Pakar efek visual Arun Kumar menyerukan aturan yang mewajibkan pelabelan kecerdasan buatan (AI) secara jelas dan mencolok di media sosial. Seruan itu disampaikan di tengah sorotan atas penyalahgunaan konten AI yang menimpa sejumlah figur publik, termasuk aktris Janhvi Kapoor dan Keerthy Suresh yang dilaporkan telah menyuarakan keberatan atas penyalahgunaan tersebut.

Siapa yang menyerukan dan apa isinya? Dalam wawancara eksklusif dengan Hindustan Times, CB Arun Kumar, dekan bidang komunikasi, film, dan gim di Pearl Academy, membahas kekhawatiran seputar AI. Ia menyerukan payung hukum yang mewajibkan pelabelan AI yang tegas, sehingga publik dapat langsung mengenali ketika sebuah konten dibuat atau dimanipulasi dengan AI.

Mengapa pelabelan AI dinilai penting? Konten yang dibuat atau diubah dengan AI kini semakin sulit dibedakan dari rekaman asli. Tanpa label yang jelas, foto, video, atau audio hasil manipulasi bisa beredar seolah-olah asli, menyesatkan penonton, dan merugikan orang yang wajah atau suaranya dipakai tanpa izin. Pelabelan yang mencolok, menurut gagasan ini, menjadi garis pembeda pertama antara konten asli dan konten sintetis.

Bagaimana pelabelan itu seharusnya bekerja? Gagasan yang diserukan Kumar adalah label yang tidak tersembunyi: penanda AI yang mudah terlihat pada konten di media sosial, bukan keterangan kecil yang gampang terlewat. Dengan label semacam itu, pengguna bisa bersikap lebih hati-hati sebelum mempercayai, membagikan, atau menjadikan konten tersebut sebagai bahan pemberitaan. Platform pun memiliki acuan yang sama dalam menandai konten, bukan sekadar mengandalkan kebijakan masing-masing perusahaan.

Apa kaitannya dengan kasus yang menyorot Janhvi Kapoor dan Keerthy Suresh? Keduanya disebut dalam konteks pemberitaan ini karena telah menyoroti penyalahgunaan yang menimpa mereka. Kasus semacam itu menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi sekadar soal teknologi, melainkan soal perlindungan terhadap individu: ketika citra seseorang dapat ditiru dan disebar tanpa kendali, dampaknya menyangkut reputasi, rasa aman, dan hak atas citra diri.

Mengapa aturan hukum, bukan sekadar imbauan? Imbauan sukarela dari platform sering kali tidak seragam dan mudah berubah. Aturan hukum yang mewajibkan pelabelan memberi standar yang sama bagi semua pihak, memperjelas tanggung jawab platform, dan memberi dasar bagi penindakan ketika label sengaja dihilangkan atau dipalsukan. Bagi industri film dan efek visual sendiri, kejelasan ini juga penting: karya yang memang menggunakan AI secara sah dapat tetap diapresiasi, sementara penyalahgunaan lebih mudah dikenali.

Apa dampaknya bagi penonton di Indonesia? Arus konten AI tidak mengenal batas negara, dan media sosial yang sama dipakai penonton Indonesia setiap hari. Kebiasaan memeriksa label, sumber, dan konteks sebelum membagikan konten menjadi pertahanan praktis, sambil menunggu aturan yang lebih tegas. Di sisi lain, perdebatan tentang pelabelan AI ini juga relevan bagi industri kreatif Indonesia, yang sama-sama perlu membedakan karya asli, karya berbantuan AI, dan konten manipulatif.

Seruan Arun Kumar ini menempatkan pelabelan AI bukan sebagai hiasan tambahan, melainkan sebagai kebutuhan dasar di era konten sintetis. Label yang jelas tidak menghapus teknologi AI, tetapi memastikan penonton tahu apa yang sedang mereka lihat, dan siapa yang harus bertanggung jawab atasnya.

Apa poin penting dari berita ini?

• Pakar efek visual Arun Kumar menyerukan aturan yang mewajibkan pelabelan AI secara jelas di media sosial.
• Seruan itu disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Hindustan Times, di tengah sorotan penyalahgunaan konten AI.
• Janhvi Kapoor dan Keerthy Suresh disebut dalam konteks pemberitaan ini karena telah menyoroti penyalahgunaan yang menimpa mereka.
• Pelabelan yang mencolok dinilai penting agar publik bisa membedakan konten asli dan konten sintetis.
• Aturan hukum dinilai memberi standar yang sama bagi platform, bukan sekadar imbauan sukarela.