Sunday, 22 November 2026
Teknologi

Pajak Digital yang Dipungut per 9 November Meliputi Apa Saja?

Ilustrasi perhitungan pajak dengan kalkulator dan dokumen keuangan

Pemerintah akan mulai memungut pajak digital pada 9 November 2026. Bank, perusahaan teknologi finansial, dan lokapasar digital akan diminta aktif memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi yang selama ini belum dipungut, sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara.

Hal itu disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026 di Jakarta pada Kamis 29 Oktober. Menurut Hashim, peraturan presiden terkait pemungutan ini telah disiapkan di bawah Presiden Prabowo Subianto, dan pemungutan akan memanfaatkan teknologi informasi, sistem elektronik, serta kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan memungut pajak atas transaksi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Sejumlah pihak yang akan terdampak meliputi bank milik negara dan swasta, perusahaan fintech, serta lokapasar digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo. Selama ini, sebagian transaksi digital belum sepenuhnya masuk dalam sistem pemungutan, sehingga pemerintah menilai ada ruang penerimaan yang belum tergarap optimal.

Hashim menyoroti rasio penerimaan negara yang masih rendah. Rasio penerimaan dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak tercatat hanya 12 persen dari produk domestik bruto, dibandingkan Kamboja 18 persen dan India 20 persen. Dengan menghitung selisih enam poin persen dari PDB Rp25.000 triliun, ia memperkirakan potensi tambahan penerimaan mencapai Rp1.500 triliun per tahun, yang ditargetkan dalam dua hingga tiga tahun.

Ia juga menyebut defisit APBN yang dikutip sebesar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun. Dalam konteks itu, pajak digital dipandang sebagai salah satu cara menutup kesenjangan penerimaan tanpa semata-mata mengandalkan kenaikan tarif pada sektor yang sudah terpungut.

Bagi pelaku usaha digital dan perbankan, perubahan ini berarti penyesuaian sistem pemungutan dan pelaporan dalam waktu yang relatif singkat. Bagi konsumen, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemungutan ini diterapkan pada transaksi sehari-hari, serta kejelasan aturan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Pajak digital mulai dipungut pada 9 November 2026.
  • Bank, fintech, dan lokapasar digital diminta aktif memungut dan menyetorkan pajak.
  • Pengumuman disampaikan Hashim Djojohadikusumo di Rapimnas Kadin, Jakarta, 29 Oktober.
  • Rasio penerimaan negara tercatat 12 persen dari PDB, di bawah Kamboja dan India.
  • Potensi tambahan penerimaan diperkirakan Rp1.500 triliun per tahun dalam dua hingga tiga tahun.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *