Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah memperkuat visi kepemimpinan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Visi itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang konkret, dengan prioritas yang jelas, pandangan jangka panjang, dan perencanaan berbasis data.

Ajakan itu disampaikan Bima dalam lokakarya uji coba Modul Pelatihan Pemimpin Daerah untuk Pemenuhan Layanan Dasar Inklusif di Swiss-Belresort Pecatu, Badung, Bali, Selasa 3 November 2026. Lokakarya tersebut dihadiri antara lain pimpinan tim SKALA Petra Karetji, perwakilan Australian National University Budy P. Resosudarmo, dan Sekretaris BSKDN Matheos Tan.

Menurut Bima, pembangunan daerah harus terarah, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu jalannya adalah membangun ekosistem ekonomi lokal yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memastikan layanan dasar berjalan dengan baik. Ia menggambarkan bahwa wajah negara hadir di loket Dukcapil dan di posyandu, tempat masyarakat sehari-hari berinteraksi langsung dengan pelayanan publik.

Tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini, menurut pembahasan dalam lokakarya itu, meliputi perubahan demografi, transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Keempat tantangan itu menuntut kepala daerah tidak hanya pandai menyusun program, tetapi juga mampu membaca perubahan dan menyesuaikan kebijakan secara cepat.

Perencanaan berbasis data menjadi penekanan penting dalam ajakan tersebut. Dengan data yang akurat, kepala daerah dapat menentukan prioritas yang benar-benar dibutuhkan warganya, mengukur capaian program, dan menghindari kebijakan yang hanya berdasarkan asumsi. Pandangan jangka panjang juga diperlukan agar pembangunan tidak berhenti pada program jangka pendek yang mudah dilihat, tetapi kurang berdampak dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, pesan yang disampaikan Bima adalah tentang kepemimpinan yang membumi: visi besar harus terasa dalam layanan yang diterima warga setiap hari. Bila visi itu hanya berhenti di dokumen perencanaan, masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya, dan pembangunan daerah akan kehilangan arahnya.

Apa poin penting dari berita ini?

• Wamendagri Bima Arya meminta kepala daerah menyelaraskan visi dengan agenda pembangunan nasional.
• Visi harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, prioritas jelas, dan perencanaan berbasis data.
• Ajakan disampaikan dalam lokakarya di Badung, Bali, pada 3 November 2026.
• Ekosistem ekonomi lokal untuk UMKM dan layanan dasar menjadi penekanan penting.
• Tantangan yang dihadapi meliputi demografi, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.