Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta gubernur hingga bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kepala daerah diminta memastikan posko penanganan darurat bencana beroperasi selama 24 jam. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran BNPB yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027 diterbitkan pada 30 Oktober 2026 oleh Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi. Surat edaran itu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menghadapi musim hujan yang membawa risiko banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Dalam surat edaran itu, BNPB meminta kepala daerah segera memetakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Pemetaan ini penting agar pemerintah daerah mengetahui dengan jelas wilayah mana saja yang paling berisiko, sehingga langkah pencegahan dan evakuasi dapat disiapkan sebelum bencana terjadi.

BNPB juga meminta kepala daerah menggelar apel kesiapsiagaan untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam penanganan keadaan darurat bencana. Apel ini menjadi ajang pengecekan nyata: apakah personel sudah siap, apakah peralatan berfungsi, dan apakah logistik tersedia dalam jumlah yang cukup.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan penggunaan Dana Siap Pakai apabila dibutuhkan dengan menetapkan status keadaan darurat bencana. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah daerah bergerak cepat tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang saat bencana sudah terjadi.

BNPB juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini secara berkala berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta memastikan posko darurat bencana beroperasi 24 jam. Surat edaran itu menekankan penguatan koordinasi pentahelix yang meliputi pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media, serta memastikan kesiapan posko penanganan darurat bencana yang beroperasi selama 24 jam.

BNPB meminta kepala daerah melakukan analisis wilayah rawan bencana di masing-masing daerah dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui berbagai moda komunikasi yang tersedia. Informasi tentang wilayah rawan harus sampai ke masyarakat, bukan hanya berhenti di meja birokrasi, agar warga yang tinggal di daerah berisiko dapat bersiap lebih awal.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas, termasuk mekanisme evakuasi mandiri serta perlindungan kelompok rentan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus dalam setiap rencana evakuasi.

Sistem peringatan dini serta mekanisme penyampaian informasi peringatan kepada masyarakat juga harus dipastikan siap. Dalam upaya mengurangi potensi dampak bencana, pemerintah daerah diminta segera melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan secara menyeluruh, mulai dari pemetaan, apel kesiagaan, kesiapan posko, hingga edukasi masyarakat, agar musim hujan 2026/2027 dapat dihadapi dengan korban dan kerugian yang seminimal mungkin.

Apa poin penting dari berita ini?

• BNPB meminta gubernur hingga bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
• Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang kesiapsiagaan musim hujan 2026/2027 diterbitkan 30 Oktober 2026 oleh Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi.
• Kepala daerah diminta memetakan wilayah rawan bencana dan menggelar apel kesiapsiagaan personel, peralatan, dan logistik.
• Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Dana Siap Pakai dan memastikan posko darurat bencana beroperasi 24 jam.
• BNPB juga meminta edukasi kesiapsiagaan berbasis komunitas, termasuk evakuasi mandiri dan perlindungan kelompok rentan.