Presiden Polandia Karol Nawrocki menggelar konsultasi darurat dengan perwakilan partai politik di parlemen pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Konsultasi itu digelar setelah konfrontasi di Gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa memicu krisis konstitusional yang semakin dalam.

Nawrocki menyatakan tatanan konstitusional negara itu telah dilanggar setelah konfrontasi di gedung pengadilan. “Malam ini, telah terjadi pelanggaran terhadap tatanan konstitusional Republik Polandia dan pengambilalihan secara paksa terhadap lembaga negara yang diatur konstitusi,” katanya setelah berada beberapa jam di gedung pengadilan.

Konsultasi darurat di istana kepresidenan itu dihadiri perwakilan partai nasionalis, partai sayap kanan, dan sejumlah partai koalisi pemerintah yang terpilih. Namun, partai berhaluan tengah milik Perdana Menteri Donald Tusk, Civic Coalition, memilih memboikot pertemuan itu, dan tidak ada terobosan yang dilaporkan hingga Sabtu sore.

Nawrocki menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa ia memanggil sidang darurat karena adanya ancaman terhadap keamanan internal Polandia yang dipicu penangguhan mendadak Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski pada Jumat.

Krisis ini memuncak pada Jumat malam, 30 Oktober 2026, saat polisi antihuru-hara mengepung gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa. Pengerahan petugas itu merespons pengumuman di situs web mahkamah yang menyatakan ketua mahkamah, Bogdan Swieczkowski, dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski, telah diberhentikan sementara dari tugas mereka.

Para pendukung partai oposisi sayap kanan Hukum dan Keadilan (PiS) berkumpul di luar gedung mahkamah untuk mengecam apa yang mereka sebut sebagai serangan terhadap mahkamah oleh Perdana Menteri Donald Tusk. Akun resmi mahkamah di media sosial X mengecam intervensi pemerintah dan melabelinya sebagai sebuah kudeta.

Di kubu Perdana Menteri Tusk, penangguhan Swieczkowski secara resmi diumumkan oleh hakim Anna Korwin-Piotrowska dengan dalih memulihkan supremasi hukum. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek, yang langsung meminta pencabutan kekebalan hukum bagi Swieczkowski dan wakilnya.

Tusk membela langkah itu sebagai upaya memulihkan supremasi hukum setelah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin partai konservatif PiS. Dalam pidato malam harinya, Tusk melancarkan kritik tajam terhadap para pemimpin nasionalis konservatif yang dituduhnya berupaya menghancurkan demokrasi dan supremasi hukum.

Sebelumnya, Nawrocki memangkas durasi kunjungan kerja ke Senegal dan memutar balik pesawatnya untuk kembali ke Polandia di tengah krisis yang memanas. Setibanya di Warsawa, Nawrocki mengadakan pertemuan darurat dengan Zbigniew Kapinski, Ketua Pertama Mahkamah Agung Polandia, dan menyatakan akan bertemu pula dengan Swieczkowski.

Mahkamah Konstitusi saat ini masih didominasi oleh para hakim yang ditunjuk oleh PiS sebelum Tusk berkuasa pada 2023. Nawrocki menolak mengambil sumpah jabatan lima hakim yang telah dipilih oleh parlemen, sementara pimpinan Mahkamah Konstitusi saat ini mempertanyakan wewenang mereka untuk menduduki jabatan tersebut.

Komisi Eropa pada Sabtu mendesak Nawrocki untuk menyetujui penunjukan hakim yang tertunda di jantung kebuntuan itu. Perselisihan berkepanjangan antara Tusk dan Nawrocki serta PiS terkait penunjukan hakim ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi ujian bagi supremasi hukum di Polandia.

Apa poin penting dari berita ini?

• Presiden Polandia Karol Nawrocki menggelar konsultasi darurat dengan partai-partai di parlemen pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di tengah krisis Mahkamah Konstitusi.
• Partai Civic Coalition milik Perdana Menteri Donald Tusk memboikot pertemuan itu dan tidak ada terobosan yang dilaporkan hingga Sabtu sore.
• Pemicu krisis adalah penangguhan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski dan wakilnya pada Jumat, 30 Oktober 2026, yang diikuti pengepungan gedung mahkamah oleh polisi antihuru-hara.
• Nawrocki menyebut tatanan konstitusional dilanggar, sementara Tusk membela penangguhan itu sebagai upaya memulihkan supremasi hukum.
• Komisi Eropa mendesak Nawrocki menyetujui penunjukan hakim yang tertunda di tengah kebuntuan penunjukan hakim sejak 2023.