Politikus Partai Golkar Fajar R. Zulkarnaen menilai kritik Kamrussamad terhadap kinerja menteri Kabinet Prabowo-Gibran belum mencerminkan evaluasi yang objektif. Penilaian itu ia sampaikan di Jakarta pada Sabtu, 31 Oktober 2026, menanggapi sorotan yang dilontarkan juru bicara Partai Gerindra tersebut.

Kamrussamad, yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, sebelumnya menyoroti sejumlah menteri yang dinilainya belum optimal mendukung agenda pemerintahan. Tiga menteri dari Partai Golkar turut menjadi sorotan, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Sorotan itu disampaikan Kamrussamad dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal. Ia menyinggung persoalan pemadaman listrik yang disebutnya telah berlangsung selama sekitar 10 bulan dan berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi di daerah, persoalan bahan bakar minyak, serta tindak lanjut arahan Presiden Prabowo mengenai penurunan suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM.

Menurut Fajar, penilaian terhadap kinerja pejabat publik semestinya bertumpu pada indikator capaian terukur, target program kementerian, dan kajian ilmiah berkala. Penilaian parsial yang hanya mengamplifikasi riak negatif di ruang publik dinilai berpotensi mengaburkan fakta pembangunan yang telah berjalan.

“Jika kita ingin menilai kinerja menteri secara objektif, seluruh data yang relevan harus diperiksa, baik yang menunjukkan capaian positif maupun yang mencatat kekurangan. Jangan sampai satu penilaian dijadikan kesimpulan menyeluruh tanpa membandingkannya dengan indikator dan temuan lain,” ujar Fajar.

Fajar memaparkan hasil riset Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 yang menguji persepsi masyarakat secara terukur. Riset nasional berbasis 1.200 responden lewat metode stratified multistage random sampling itu menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada posisi tiga besar menteri berkinerja terbaik dengan raihan 32 persen.

Capaian tersebut, menurut Fajar, merupakan bagian dari indikator kinerja utama (KPI) sektor ESDM yang semestinya menjadi pertimbangan dalam menilai kinerja Menteri Bahlil, bukan hanya melihat persoalan yang menjadi sorotan publik.

“Kita tidak bisa menilai kinerja seorang pejabat hanya dari narasi yang ramai di media sosial, sementara capaian, target, indikator, dan konteks kebijakannya tidak diperiksa secara menyeluruh,” jelas politikus muda Partai Golkar tersebut.

Respons senada datang dari Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik DPP Partai Golkar Idrus Marham. Ia menegaskan kritik dari internal koalisi pemerintahan sejatinya menjadi instrumen koreksi dalam kerangka penguatan bersama, bukan justru melemahkan soliditas partai-partai pendukung pemerintah.

Idrus menyampaikan kritik dalam koalisi adalah hal yang wajar selama dilandasi niat tulus, penilaian objektif, faktual, dan berkeadilan dengan orientasi memperbaiki kinerja pemerintahan. Ia mempertanyakan mengapa sorotan Kamrussamad secara spesifik menyebut tiga menteri kader Partai Golkar, sementara kementerian lain yang juga berkaitan dengan pelayanan publik tidak disebutkan secara langsung.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menambahkan, penilaian atas kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Masyarakat dan partai politik boleh menilai, tetapi keputusan mengenai siapa yang dipertahankan atau diganti tetap berada di tangan kepala negara.

Perlu ditegaskan, sorotan terhadap kinerja menteri tidak sama dengan keputusan pencopotan jabatan. Hingga akhir Oktober 2026, belum ada pengumuman resmi Presiden Prabowo mengenai daftar menteri yang akan diganti dalam perombakan kabinet berikutnya.

Apa poin penting dari berita ini?

• Politikus Partai Golkar Fajar R. Zulkarnaen menilai kritik Kamrussamad terhadap kinerja menteri Kabinet Prabowo-Gibran belum mencerminkan evaluasi yang objektif.
• Kamrussamad menyoroti tiga menteri dari Partai Golkar, yakni Bahlil Lahadalia, Meutya Hafid, dan Maman Abdurrahman, serta persoalan listrik, BBM, dan bunga kredit UMKM.
• Fajar menegaskan penilaian kinerja harus bertumpu pada data komprehensif, indikator terukur, target program, dan kajian ilmiah, bukan riak media sosial.
• Riset IPO periode 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan 1.200 responden menempatkan Bahlil Lahadalia pada tiga besar menteri berkinerja terbaik dengan raihan 32 persen.
• Idrus Marham menilai kritik internal koalisi wajar sebagai koreksi, sementara Ahmad Doli Kurnia menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, dan hingga akhir Oktober 2026 belum ada pengumuman resmi reshuffle.