Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir ke ranah politik dan hukum. Teranyar, sejumlah penggugat di Mahkamah Konstitusi, termasuk advokat Denny Indrayana, melakukan safari ke partai politik di parlemen, yakni PKS, pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Usai pertemuan itu, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS menegaskan serius menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketua Badan Legislasi DPTP PKS, Zainudin Paru, menyebut kasus tersebut bukan perkara siapa yang menang dan kalah.
Menurut Zainudin, polemik ijazah Gibran menyangkut moralitas dan marwah bangsa Indonesia. Ia menegaskan PKS serius menangani persoalan ini karena menyangkut harga diri serta martabat bangsa dan negara.
Zainudin juga berharap tujuh fraksi di DPR ikut merespons dan menindaklanjuti kasus tersebut. Ia menyebut PKS serius soal itu karena tak ingin Presiden Prabowo Subianto memiliki beban dan bisa bekerja dengan tenang dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Kesuksesan Presiden Prabowo dalam menjalankan tugasnya, termasuk program-programnya, menurut Zainudin, adalah kesuksesan dan kebahagiaan bagi 280 juta rakyat Indonesia. Karena itu, polemik yang membebani presiden dinilai perlu ditindaklanjuti secara serius oleh parlemen.
PKS sendiri sebelumnya sempat menyatakan akan membangun komunikasi dengan fraksi lain untuk membahas lanjutan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran ini. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyebut ajakan ini ditugaskan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf untuk menjajaki pandangan dan sikap fraksi lain.
Menurut Kholid, saat ini DPR sedang masa reses. Oleh karena itu, ajakan membangun komunikasi dengan fraksi lain bergantung pada situasi dan kondisi sidang berikutnya, karena pembahasan formal di DPR memerlukan masa sidang yang aktif.
Kholid menjelaskan PKS ingin menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Gibran. Karena itu, PKS ingin memperjuangkan aspirasi tersebut di DPR melalui komunikasi dengan fraksi-fraksi lain, bukan dengan langkah sepihak.
Isu pemakzulan Gibran sendiri mencuat setelah putusan MK terkait ijazahnya, dan kini bola bergulir di DPR. Sejauh ini, langkah yang ditempuh para penggugat adalah safari politik ke partai-partai parlemen, sementara sikap resmi fraksi-fraksi lain masih dijajaki oleh PKS.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada respons fraksi-fraksi di DPR setelah masa reses berakhir dan pada sejauh mana komunikasi antarfraksi yang dibangun PKS membuahkan sikap bersama mengenai tindak lanjut putusan MK tersebut.
Apa poin penting dari berita ini?
Ringkasan singkat dari isi artikel di atas:
- Sejumlah penggugat di Mahkamah Konstitusi, termasuk Denny Indrayana, melakukan safari ke PKS pada Kamis, 29 Oktober 2026.
- Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS menegaskan serius menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran.
- Ketua Badan Legislasi DPTP PKS Zainudin Paru menyebut polemik ini menyangkut moralitas dan marwah bangsa Indonesia, bukan soal menang dan kalah.
- PKS berharap tujuh fraksi di DPR ikut merespons, agar Presiden Prabowo bisa bekerja dengan tenang.
- Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut Presiden PKS menugaskan fraksi membangun komunikasi dengan fraksi lain, dengan pembahasan menunggu masa sidang setelah reses.
