Usulan memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) beserta edukasi gizi ke dalam kurikulum sekolah mendapat catatan serius dari Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam dan matang, baik dari sisi urgensi, efektivitas, hingga dampaknya terhadap beban belajar para peserta didik, dalam pernyataan di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Usulan itu berasal dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang menginginkan edukasi gizi diberikan saat siswa menyantap makanan MBG berlangsung tanpa mengganggu alokasi jam pelajaran utama. Dalam paparan pada forum Transformasi MBG 2.0 di Usmar Ismail Hall, Jakarta Selatan, pada Kamis, Kepala BGN mencontohkan siswa dapat diberi penjelasan mengenai fungsi karbohidrat, protein hewani, dan sayuran saat waktu makan, yakni sekitar pukul 10.00 untuk siswa yang pulang pagi dan pukul 12.00 hingga 13.00 untuk siswa yang pulang siang.

Lalu Hadrian menegaskan pemenuhan gizi siswa memang sangat krusial untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pemenuhan gizi tersebut tidak serta-merta dijadikan sebagai mata pelajaran atau bagian tersendiri dalam struktur kurikulum formal yang berpotensi menambah beban akademis siswa.

Menurut Lalu, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah usulan Kepala BGN agar MBG masuk ke dalam kurikulum sekolah memang benar disampaikan dan apa substansi yang dimaksud. Jika benar, usulan itu perlu dikaji secara serius, baik dari sisi urgensi, tujuan, maupun implikasinya terhadap proses pembelajaran, sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.

Ia menilai, apabila tujuan dasarnya adalah meningkatkan pemahaman mengenai gizi seimbang serta pola hidup sehat, materi tersebut cukup disisipkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Sinergi interdisipliner dinilai jauh lebih bijak ketimbang membebani kurikulum nasional dengan agenda program eksternal, sehingga fokus utama pendidikan tetap pada penguatan kompetensi, karakter, dan kualitas pembelajaran siswa.

Pandangan senada disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, yang mendorong pemerintah melakukan riset empiris terlebih dahulu untuk memetakan akar permasalahan konsumsi gizi buruk di kalangan anak sekolah. Menurutnya, penelitian perlu menjawab apakah persoalan gizi muncul karena kurangnya pengetahuan atau karena keterbatasan ekonomi keluarga dalam membeli makanan bergizi.

Bonnie juga mempertanyakan kecukupan gizi yang diperoleh siswa dari satu kali makan MBG, termasuk bagaimana siswa makan di luar jam yang diberikan MBG dan apakah sekali makan itu mampu meng-cover kebutuhan gizi selama seharian. Ia mengkhawatirkan penambahan materi atau tugas justru memicu kelelahan belajar dan burnout pada anak, sehingga tujuan baik penguatan program MBG tidak menghasilkan kebaikan karena tidak mempertimbangkan beban siswa.

Karena itu, Komisi X DPR meminta pemerintah berhati-hati dan berkoordinasi erat dengan kementerian yang membidangi pendidikan, serta melakukan kajian komprehensif bersama pakar edukasi dan psikologi anak. Dengan kajian yang matang, peningkatan gizi nasional dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan kenyamanan belajar peserta didik, dan kurikulum tidak dibebani agenda program di luar fokus utama pendidikan.

Apa poin penting dari berita ini?

• Komisi X DPR RI meminta usulan memasukkan program Makan Bergizi Gratis ke dalam kurikulum sekolah dikaji secara serius.
• Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menilai pemenuhan gizi penting, tetapi tidak harus diwujudkan sebagai mata pelajaran atau bagian tersendiri dalam kurikulum formal.
• Lalu mengusulkan edukasi gizi seimbang dan pola hidup sehat cukup diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.
• Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, meminta riset empiris untuk mengetahui akar masalah gizi buruk dan kecukupan gizi dari satu kali makan MBG.
• Komisi X mengingatkan agar penguatan MBG tidak menambah beban belajar dan memicu kelelahan atau burnout pada siswa.