Friday, 30 October 2026
Nasional

Dedi Mulyadi Minta Dewan Pers Umumkan Media Bertanggung Jawab agar Pers Kembali Jadi Rujukan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berbicara dalam acara Anugerah Dewan Pers 2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Dewan Pers mengumumkan nama-nama media yang bertanggung jawab, beserta insan pers yang benar-benar memiliki identitas pers. Langkah itu, menurut dia, diperlukan agar pers kembali menjadi lembaga yang menjadi rujukan kebenaran berita.

Dorongan itu disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, dalam Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Acara tersebut mengusung tema Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan Media.

Menurut KDM, persoalan pers hari ini adalah dilematika dan ketidakadilan. Wartawan yang bertanggung jawab terikat pada etika profesi dan kewajiban menjunjung kebenaran serta keadilan, sementara di ruang digital bermunculan pihak yang memakai label pers tanpa ikatan apa pun.

Ia menilai ketakutan terbesar insan pers saat ini bukan tekanan dari pihak mana pun, melainkan berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi. Kondisi itu membuat media yang bekerja dengan benar justru kesulitan bertahan.

“Dalam pandangan saya, insan pers hari ini bukan takut terhadap siapapun, bukan takut terhadap apapun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi,” ujar KDM.

KDM juga menyoroti kebebasan yang tidak bertanggung jawab di era media sosial. Menurut dia, kebebasan itu justru dipegang oleh warganet yang tidak terikat etika profesi, tidak terikat organisasi, dan tidak terikat hukum, sehingga stigma dan persekusi individual mudah menyebar.

“Dengan mempertahankan prinsip-prinsip keterbukaan dan keberpihakan pada kebenaran yang objektif, itu pertama. Yang kedua, kebebasan yang tidak bertanggung jawab di era media sosial ini, justru dipegang oleh warganet yang tidak terikat oleh etika apapun,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa ancaman ke depan adalah lahirnya orang yang tidak beradab dan tidak memiliki peradaban, bila ruang publik dibiarkan dipenuhi ujaran tanpa tanggung jawab. Karena itu, problematika tersebut harus segera dibenahi agar media sosial dan pers menjadi sarana membangun kemajuan bangsa, kecerdasan bangsa, dan publik yang bertanggung jawab.

KDM juga menilai jurnalisme mengalami degradasi karena berkeliarannya orang yang menggunakan pers untuk kepentingan personal, bukan untuk kemajuan demokrasi dan kemanusiaan. Akibatnya, citra pers tercoreng oleh perilaku segelintir orang tersebut.

“Terdegradasinya jurnalisme itu disebabkan berkeliarannya orang yang menggunakan pers sebagai bagian untuk kehidupan personal, bukan untuk kemajuan demokrasi dan kemanusiaan,” ujar dia.

Lebih jauh, KDM menegaskan bahwa membangun publik yang bertanggung jawab merupakan prasyarat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat, kata dia, lahir dari orang-orang yang sehat dalam berpikir, dan sebaliknya. Ia pun menyayangkan kondisi saat ini, ketika orang yang bertanggung jawab dan beradab justru nyaris kehilangan penghasilan, sementara pihak yang tidak beradab malah mendapat banyak pesanan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan yang sama, KDM juga memberikan santunan kepada keluarga wartawan yang menjadi korban dan hingga kini belum ditemukan saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Masing-masing keluarga menerima santunan sebesar Rp50 juta.

Apa poin penting dari berita ini?

  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Dewan Pers mengumumkan nama media yang bertanggung jawab beserta insan pers yang memiliki identitas pers.
  • Dorongan itu disampaikan dalam Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers pada Rabu, 28 Oktober 2026.
  • KDM menilai persoalan pers hari ini adalah dilematika dan ketidakadilan, serta ketakutan terbesar insan pers adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi.
  • Ia menyoroti kebebasan yang tidak bertanggung jawab di media sosial, yang dipegang warganet tanpa ikatan etika profesi, organisasi, dan hukum.
  • Membangun publik yang bertanggung jawab disebut sebagai prasyarat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas demokrasi.
  • Pada kesempatan itu, KDM memberi santunan Rp50 juta kepada masing-masing keluarga wartawan korban erupsi Gunung Anak Krakatau yang belum ditemukan.

vbgnb

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *