Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan portal Satu Data Papua Barat (Papeda) dan dasbor eksekutif sebagai layanan data terpadu untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat. Peluncuran itu berlangsung di Manokwari pada Kamis, 29 Oktober 2026, dan dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran pemerintah daerah.

Dua layanan yang diluncurkan saling terhubung: portal papeda.papuabaratprov.go.id dan dasbor-eksekutif.papuabaratprov.go.id. Portal menjadi tempat data daerah dihimpun dan disajikan, sementara dasbor eksekutif menjadi sarana pimpinan membaca data tersebut secara ringkas untuk pengambilan keputusan.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan memakai Papeda dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Setiap program harus memiliki dasar masalah yang jelas, wilayah sasaran, kelompok penerima manfaat, dan hasil yang diharapkan, sehingga anggaran tidak disusun berdasarkan perkiraan semata.

Untuk menjamin data selalu mutakhir, setiap OPD wajib menunjuk penanggung jawab data atau wali data, melengkapi data prioritas secara rinci, dan memperbaruinya secara berkala. Bila ada data yang belum tersedia, kekurangan itu harus dilaporkan secara terbuka agar dapat diperbaiki, bukan disembunyikan.

Pembagian peran diatur dengan jelas. Sekretaris daerah mengoordinasikan tindak lanjut lintas OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai wali data dengan pendampingan Badan Pusat Statistik (BPS), kepala OPD bertanggung jawab atas penyediaan dan pembaruan data, dan Forum Satu Data daerah memastikan tindak lanjut berjalan sesuai aturan. Pemerintah kabupaten juga diminta secara bertahap meningkatkan pertukaran data dengan provinsi melalui penyelarasan definisi dan kode referensi.

Mengapa data terpadu menjadi penting bagi Papua Barat? Karena data yang baik dapat menunjukkan warga yang belum terlayani dan kesenjangan pembangunan di wilayah pesisir, kepulauan, dan pegunungan. Data yang terpilah juga diharapkan memperhatikan Orang Asli Papua (OAP), perempuan, penyandang disabilitas, dan wilayah dengan akses transportasi sulit. Namun, pembacaan data harus dipadukan dengan pengetahuan lapangan dan dialog bersama masyarakat, agar angka tidak dibaca tanpa konteks.

Pengembangan ekosistem digital ini dimulai sejak November 2025 dan semula direncanakan diluncurkan pada Mei 2026. Peluncuran tertunda karena portal dan dasbor belum terisi data dari setiap OPD. Setelah Forum Satu Data daerah merekomendasikan peluncuran dengan dukungan program SKALA, Papeda dan dasbor eksekutif akhirnya resmi diluncurkan.

Dengan peluncuran ini, Papua Barat memasuki tahap pembuktian: data yang sudah tersedia harus benar-benar dipakai dalam perencanaan dan penganggaran. Bila OPD disiplin memperbarui datanya, Papeda dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih tepat sasaran — dari pesisir hingga pegunungan.

Apa poin penting dari berita ini?

• Pemprov Papua Barat meluncurkan portal Satu Data Papeda dan dasbor eksekutif di Manokwari pada Kamis, 29 Oktober 2026.
• Dua layanan yang terhubung adalah portal papeda.papuabaratprov.go.id dan dasbor-eksekutif.papuabaratprov.go.id.
• Seluruh OPD wajib memakai Papeda dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, dengan dasar masalah, sasaran, penerima manfaat, dan hasil yang jelas.
• Setiap OPD wajib menunjuk wali data, melengkapi data prioritas, dan memperbaruinya secara berkala; kekurangan data harus dilaporkan secara terbuka.
• Pengembangan dimulai November 2025 dan sempat tertunda dari rencana Mei 2026 karena data OPD belum lengkap.