Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melantik 152 pejabat di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pelantikan itu diikuti secara luring dan daring, dan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran bahwa tugas utama kementerian ini adalah melayani masyarakat.

“Pesan kami dalam pelantikan ini, tolong layani masyarakat dengan baik dan tidak mempersulit urusan orang,” kata Nusron dalam pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa sekitar 90 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kerja.

Dari 152 pejabat yang dilantik, rinciannya adalah 147 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Fungsional, dan 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Jabatan terakhir diisi oleh Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN.

Nusron secara khusus menyoroti pejabat eselon tiga, karena merekalah yang paling berdekatan dengan fungsi layanan pertanahan di Kantor Pertanahan. Ia meminta para petugas yang berhadapan langsung dengan pemohon bekerja dengan hati, bukan sekadar menjalankan prosedur secara kaku.

“Layani dengan hati. Kalau ada dokumen yang belum sesuai, jangan serta-merta ditolak, tetapi dibantu dan didampingi. Kondisi masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang sudah memahami persyaratan karena melek digital, tetapi masih banyak yang perlu dibimbing,” ujar Nusron.

Pesan itu relevan dengan kenyataan di lapangan: tidak semua pemohon memahami persyaratan administrasi dengan cara yang sama. Sebagian sudah terbiasa dengan layanan digital, tetapi sebagian lain masih membutuhkan pendampingan agar urusannya dapat selesai tanpa berulang kali bolak-balik.

Selain soal pelayanan, Nusron menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, disiplin, dan integritas, terutama kepada Irjen yang baru. Ia berharap pengawasan di lingkungan ATR/BPN tidak hanya bekerja setelah masalah terjadi.

“Kami berharap pengawasan sifatnya bukan ‘post factum’ (setelah kejadian atau sesudah fakta tersebut terjadi), tapi pengawasan yang sifatnya ‘early warning system’ atau peringatan dini. Kalau bisa sebelum kejadian, kita sudah lakukan mitigasi-mitigasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Nusron.

Dengan kata lain, pengawasan diminta berperan sebagai pencegah: mendeteksi risiko sejak dini, memberi peringatan, dan menyiapkan langkah mitigasi sebelum pelanggaran atau penyimpangan benar-benar terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan penekanan pada integritas yang disampaikan dalam pelantikan tersebut.

Apa poin penting dari berita ini?

• Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid melantik 152 pejabat di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026, secara luring dan daring.
• Rinciannya: 147 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Fungsional, dan 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yakni Komjen Wahyu Widada sebagai Inspektur Jenderal ATR/BPN.
• Nusron menegaskan sekitar 90 persen tugas Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan.
• Pejabat eselon tiga diminta melayani dengan hati: dokumen yang belum sesuai jangan langsung ditolak, tetapi dibantu dan didampingi.
• Pengawasan diminta bersifat peringatan dini (early warning system), bukan hanya bekerja setelah kejadian, disertai penguatan tata kelola, disiplin, dan integritas.