Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi jawaban pemerintah atas ribuan gedung sekolah yang rusak dan keterbatasan fasilitas belajar, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat. Pada 2026, sebanyak 35.769 satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA di seluruh Indonesia direvitalisasi melalui skema swakelola, dengan alokasi anggaran mencapai Rp26 triliun dan target rampung pada akhir tahun.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus menyebut program ini sebagai program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah bangsa, agar anak-anak memperoleh pendidikan yang baik termasuk di wilayah 3T. Ia menyampaikan sampai tahun ini lebih dari 71.744 sekolah telah diperbaiki, dengan target 100.000 sekolah pada tahun depan, 100.000 lagi pada 2028, dan seluruh sekolah di Indonesia, termasuk pesantren, selesai direnovasi pada 2029. Untuk pulau terluar dan terpencil, pemerintah membentuk satuan tugas khusus yang membentang dari Sabang hingga Merauke.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai periode pembangunan fondasi, yakni membangun kerangka untuk memperbaiki dan menjadikan seluruh program berdampak langsung. Ia menambahkan penyaluran perangkat digital telah menjangkau sekolah di berbagai daerah, termasuk di luar Jawa, dengan dukungan listrik dan internet. Bagi sekolah yang belum memiliki listrik, pemerintah memfasilitasi pembangunan jaringannya, begitu pula sekolah yang belum memiliki internet.

Di Aceh, program ini menjangkau 2.891 satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran Rp2,5 triliun. Penyalurannya sudah mencapai sekitar Rp2,1 triliun atau 83 persen. Dari sisi fisik, 755 sekolah sudah selesai dibangun, 615 sekolah lainnya berada pada progres 70 hingga di bawah 100 persen, dan 578 sekolah berada pada progres 50 hingga 70 persen. Capaian ini menunjukkan program berjalan merata hingga ke ujung barat Indonesia.

Mekanisme swakelola menjadi ciri khas program ini. Setelah menandatangani perjanjian kerja sama, Kemendikdasmen mentransfer dana revitalisasi langsung ke rekening sekolah. Sekolah memilih sumber daya yang terlibat, konsultan perencana dan konsultan pengawas, serta membentuk Tim Pembangunan Persiapan Satuan Pendidikan. Tokoh masyarakat dan orang tua yang berpengalaman di bidang konstruksi dan teknik sipil dapat bergabung dalam panitia. Bahan bangunan dicari dari toko material di dekat sekolah, dan pembayaran melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dilakukan secara nontunai sehingga jejak digitalnya tertelusur, termasuk pembayaran pajak, untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas serta menekan potensi korupsi dan mark-up.

Pendampingan juga disiapkan berlapis. Dinas Pendidikan setempat dan unit teknis Kemendikdasmen mendampingi sekolah sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, sementara Kejaksaan Negeri setempat memberikan pendampingan hukum. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan ruang kelas yang aman dan nyaman merupakan prasyarat pembelajaran yang efektif. Dampak ekonominya pun diklaim nyata: sebuah kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menemukan program revitalisasi 2025 berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, perputaran ekonomi lokal, dan PDRB provinsi.

Apa poin penting dari berita ini?

• Program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada 2026 menjangkau 35.769 satuan pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan anggaran Rp26 triliun melalui skema swakelola.
• Presiden Prabowo Subianto menyebut program ini perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah, dengan target seluruh sekolah selesai direnovasi pada 2029.
• Di Aceh, 2.891 satuan pendidikan mendapat total anggaran Rp2,5 triliun dengan penyaluran sekitar Rp2,1 triliun atau 83 persen.
• Dana ditransfer langsung ke rekening sekolah dan dibelanjakan lewat SIPLah secara nontunai agar transparan dan dapat ditelusur.