Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sekitar 6.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Kamis, 29 Oktober 2026. Penghentian itu dilakukan karena ribuan dapur tersebut belum menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH), bukan karena negara kehabisan dana operasional.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Ia meluruskan isu yang beredar di media sosial bahwa ribuan dapur MBG tutup karena dananya habis. Menurut Sudaryono, dana pemerintah tersedia, tetapi dapur yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan laporan pertanggungjawaban yang benar atas anggaran yang sudah digunakan.

Mekanisme pencairan dana operasional BGN bekerja melalui rekening dengan sistem pengisian ulang. Setiap SPPG menerima dana awal, dan setelah saldo dalam rekening itu digunakan hingga level tertentu, BGN akan menambah saldo tersebut. Penambahan dana hanya dapat dilakukan bila SPPG sudah mengirimkan LPDH yang merinci penggunaan anggaran sebelumnya secara transparan.

Dari total 26.385 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, sekitar 6.100 dapur tercatat belum menyerahkan laporan keuangan harian secara rinci. BGN menilai dapur-dapur tersebut tidak disiplin dalam membuat laporan anggaran, sehingga penambahan dana ditahan dan operasionalnya dihentikan untuk sementara waktu.

Sebagai langkah lanjutan, BGN akan menerjunkan tim inspektorat untuk menginvestigasi penggunaan anggaran di dapur-dapur yang dihentikan itu. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan tidak ada penyelewengan dana publik dalam pengelolaan dapur MBG. Sudaryono menegaskan, bila ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, persoalannya akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.

Pengetatan administrasi ini menjadi bagian dari upaya BGN menjaga akuntabilitas anggaran negara dalam program MBG. Setiap rupiah anggaran yang sudah dicairkan harus dapat dipertanggungjawabkan sebelum dana berikutnya dikirimkan. Dengan cara itu, BGN berharap pengelolaan dapur berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi dapur yang terdampak, penghentian sementara ini menjadi peringatan agar kewajiban pelaporan dipenuhi. Dapur yang kemudian melengkapi LPDH dan lolos pemeriksaan dapat kembali beroperasi, sementara dapur yang terbukti menyalahgunakan anggaran menghadapi proses hukum sesuai dengan temuan pemeriksaan.

Apa poin penting dari berita ini?

• BGN menghentikan sementara operasional sekitar 6.100 dapur MBG per Kamis, 29 Oktober 2026.
• Penyebab penghentian adalah dapur-dapur tersebut belum menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
• Kepala BGN Sudaryono menegaskan penghentian bukan karena negara kehabisan dana operasional.
• Dari total 26.385 SPPG di seluruh Indonesia, sekitar 6.100 dapur dinilai tidak disiplin dalam pelaporan anggaran.
• Dana operasional ditambah kembali hanya setelah penggunaan anggaran sebelumnya dipertanggungjawabkan melalui LPDH.
• BGN akan menerjunkan tim inspektorat, dan pelanggaran pidana akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.