Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengenai tindak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komunikasi itu disampaikan Kholid kepada wartawan di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Menurut Kholid, Hasto menyampaikan bahwa PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait polemik tersebut. Komunikasi antar sekjen ini menjadi kelanjutan dari rencana PKS membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI untuk menjajaki pandangan mereka mengenai persoalan yang sama.

Mengapa PKS menempuh jalur komunikasi lintas fraksi? Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, menugaskan Fraksi PKS di DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain dan menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat yang berkembang terkait polemik ijazah Gibran. Kholid menyampaikan penugasan itu pada Selasa, 20 Oktober 2026, dengan penekanan bahwa langkah awal yang terpenting adalah membangun komunikasi politik dan menjajaki pandangan serta sikap fraksi-fraksi lain.

Bagaimana prosesnya berjalan sejauh ini? Kholid menjelaskan bahwa pembahasan lebih lanjut masih menunggu masa sidang berikutnya, karena DPR RI sedang memasuki masa reses ketika rencana itu disampaikan. Ia menegaskan langkah PKS masih berupa penjajakan, bukan keputusan final tentang langkah politik tertentu.

Di antara opsi yang dibicarakan sejumlah pihak adalah hak angket dan hak menyatakan pendapat. Namun, Kholid menyatakan PKS masih akan melihat respons partai-partai lain di DPR sebelum menentukan sikap, sehingga dukungan mayoritas fraksi terhadap salah satu opsi tersebut belum dapat dipastikan.

Dari sisi PDIP, Hasto sebelumnya menyatakan partainya membuka ruang dialog dengan fraksi lain mengenai polemik tersebut. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu, 25 Oktober 2026. Hasto menyebut PDIP juga terus berdialog dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan para guru besar yang telah menyampaikan sikap mengenai persoalan itu.

Hasto menilai polemik tersebut telah berkembang menjadi persoalan serius, antara lain karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika yang dinilainya menjadi beban bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, pernyataan Hasto itu belum disertai pengumuman jadwal pertemuan antarfraksi, kesepakatan antarfraksi, maupun pengajuan resmi melalui mekanisme DPR.

Ke depan, arah tindak lanjut polemik ini akan sangat ditentukan oleh hasil komunikasi lintas fraksi setelah masa reses berakhir. PKS menegaskan akan menjajaki pandangan fraksi-fraksi lain satu per satu, sementara PDIP membuka pintu dialog, dan publik menanti apakah penjajakan itu berujung pada langkah parlemen yang konkret atau tetap berhenti pada komunikasi politik.

Apa poin penting dari berita ini?

• Sekjen PKS Muhammad Kholid mengaku telah berkomunikasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal tindak lanjut polemik ijazah Gibran, disampaikan Rabu, 28 Oktober 2026.
• Menurut Kholid, PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait polemik tersebut.
• Presiden PKS Al Muzammil Yusuf menugaskan Fraksi PKS di DPR membangun komunikasi lintas fraksi untuk menjajaki pandangan fraksi lain.
• Pembahasan lebih lanjut menunggu masa sidang berikutnya karena DPR masih reses, dan langkah PKS masih berupa penjajakan.
• Hasto menyatakan PDIP membuka ruang dialog, tetapi belum ada jadwal pertemuan antarfraksi maupun kesepakatan yang diumumkan.