Pemerintah merealisasikan Bantuan Presiden (Banpres) tahap pertama untuk rehabilitasi usaha bagi 112.849 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana Sumatera. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta, sehingga total tahap pertama setara sekitar Rp338,5 miliar.

Kabar tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026, menyusul rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian UMKM terkait penyaluran bantuan presiden bagi UMKM yang terdampak bencana di Sumatera. Angka 112.849 itu merupakan hasil verifikasi dan pembersihan data yang disampaikan langsung oleh menteri, sementara judul berita membulatkannya menjadi 112 ribu UMKM.

Mengapa bantuan ini penting? Bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera merusak tempat usaha, stok dagangan, peralatan, hingga akses menuju pasar. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kerusakan itu bisa berarti berhentinya penghasilan keluarga dalam sekejap. Bantuan rehabilitasi usaha sebesar Rp3 juta diharapkan menjadi modal awal untuk membuka kembali usaha mereka, baik dalam bentuk uang maupun barang seperti kompor, blender, atau kebutuhan lain untuk memulai usaha kecil.

Bagaimana penerima tahap pertama ditentukan? Usulan penerima diajukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas UMKM dan Koperasi di masing-masing wilayah. Total usulan yang masuk mencapai 173.641 data. Setelah diverifikasi dan dibersihkan dengan mencocokkan data kependudukan, jumlahnya menyusut menjadi 112.849 penerima. Penyusutan itu terjadi karena ditemukan data yang tidak sesuai setelah pencocokan dengan data Dukcapil, serta sekitar 23 ribu data yang ternyata sudah masuk daftar penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tahap pertama ini mencakup pelaku usaha di 48 dari 50 kabupaten/kota yang mengajukan usulan penerima. Target keseluruhan program ini adalah 200 ribu UMKM di tiga provinsi wilayah bencana Sumatera, meski nama ketiga provinsi itu tidak disebutkan dalam artikel sumber. Artinya, masih ada sekitar 88 ribu penerima yang akan ditangani pada tahap kedua.

Untuk tahap kedua, pemerintah sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala dinas di tiga provinsi wilayah bencana tersebut. Data tahap kedua diminta masuk paling lambat 2 November, untuk kemudian diverifikasi, dengan target seluruh bantuan dapat terealisasi sebelum Desember.

UMKM sendiri merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat di banyak daerah. Warung, bengkel, penjahit, pedagang pasar, hingga usaha olahan rumahan menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perputaran uang di tingkat lokal. Ketika usaha-usaha ini lumpuh akibat bencana, dampaknya tidak hanya dirasakan pemiliknya, tetapi juga pekerja, pemasok, dan pelanggan di sekitarnya.

Karena itu, ketepatan data penerima dan kecepatan penyaluran menjadi penentu apakah bantuan benar-benar sampai pada saat yang paling dibutuhkan. Verifikasi terhadap data kependudukan dan penyaringan penerima KUR menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bantuan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Ke depan, keberlanjutan pemulihan UMKM terdampak bencana tidak hanya bergantung pada bantuan tahap pertama. Akses permodalan lanjutan, pendampingan usaha, dan pemulihan pasar serta infrastruktur di wilayah terdampak akan menentukan apakah usaha-usaha kecil ini bisa kembali berdiri dan tumbuh seperti sebelum bencana.

Apa poin penting dari berita ini?

• Banpres tahap pertama untuk 112.849 UMKM terdampak bencana Sumatera direalisasikan, masing-masing Rp3 juta atau total sekitar Rp338,5 miliar.
• Pengumuman disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.
• Usulan awal 173.641 data menyusut setelah verifikasi Dukcapil dan penyaringan sekitar 23 ribu penerima KUR.
• Tahap pertama mencakup 48 dari 50 kabupaten/kota pengusul; target keseluruhan 200 ribu UMKM di tiga provinsi wilayah bencana.
• Data tahap kedua diminta masuk paling lambat 2 November, dengan target seluruh bantuan terealisasi sebelum Desember.