JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi catatan Partai Gerindra yang menyoroti 42 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang dinilai tidak bekerja optimal dan layak di-reshuffle. Golkar menegaskan tidak akan mendahului keputusan Presiden.
Doli ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Catatan Gerindra sebelumnya diungkap Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, seusai debat terbuka “2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” pada Selasa, 20 Oktober 2026, di Jakarta Selatan.
Menurut Doli, urusan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Masyarakat dan partai politik boleh menilai, tetapi keputusan siapa yang dipertahankan atau diganti, dan kapan, kembali sepenuhnya kepada kewenangan Presiden.
“Yang namanya soal kabinet itu sebetulnya sepemahaman kita semua kan sepengetahuan kita semua itu hak prerogatifnya presiden,” kata Doli. “Jadi saya kira masyarakat boleh saja menilai, partai-partai politik bisa saja menilai, tapi sekali lagi itu kembali sepenuhnya kewenangan dan hak prerogatif Pak Presiden,” ujarnya.
Dari sisi Gerindra, Kamrussamad menyebut kinerja yang dinilai kurang optimal itu disebabkan banyak faktor, antara lain koordinasi dan integrasi dalam menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo. Bila pejabat sudah tidak relevan atau tidak mampu lagi menjalankan tugas sesuai KPI yang diberikan Presiden, kata dia, sebaiknya mereka diberi kesempatan mengambil jalan di luar kabinet.
“Karena itu, kalau memang sudah tidak relevan lagi atau tidak mampu lagi menjalankan tugas dengan KPI yang diberikan Presiden ya memang sebaiknya diberi kesempatan mereka untuk mengambil jalan yang di luar daripada kabinet itu sendiri,” kata Kamrussamad.
Foto: Sindonews
