JAKARTA — Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital hingga akhir 2026. Program ini dijadwalkan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026 untuk memperbaiki tata kelola dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut pendaftaran terus digenjot. Per 24 Oktober 2026, lebih dari 13,2 juta keluarga sudah mendaftar lewat pendaftaran mandiri maupun bantuan agen, naik dari 11,5 juta keluarga yang dilaporkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 20 Oktober 2026. Pendaftaran diperluas lewat agen Perlinsos yang membantu masyarakat mengakses layanan pendaftaran.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden dijadwalkan meluncurkan Perlinsos Digital pada 10 November 2026. Pemerintah mengembangkan sistem ini agar penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran, serta menyiapkan perubahan mekanisme dari subsidi produk menjadi bantuan tunai langsung kepada penerima yang berhak.
Penting dipahami, mendaftar tidak otomatis berarti langsung menerima bansos. Ada dua jalur data: pendaftaran ulang bagi penerima bansos yang sudah tercatat, dan pendaftaran mandiri bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Gus Ipul menegaskan kelayakan penerima ditentukan dari data yang dikumpulkan dan proses penilaian yang berlaku. Masyarakat diminta mengisi informasi secara jujur sesuai kondisi sebenarnya.
Dari sisi teknologi, Kementerian Sosial mengembangkan Perlinsos Digital untuk melengkapi data berbasis nama dan alamat dengan verifikasi biometrik atau pengenalan wajah. Pemerintah juga memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Gus Ipul menyebut lebih dari 31 juta keluarga sudah menjalani pemutakhiran data, ditambah 641.222 usulan dan 84.281 sanggahan dari masyarakat. Usulan dan sanggahan itu diharapkan membantu menemukan ketidaksesuaian data penerima.
Uji coba digitalisasi diklaim menurunkan kesalahan sasaran. Anggota DEN Firman Hidayat menyebut uji coba telah menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil uji coba di Bali yang dilaporkan kepada Presiden, kesalahan eksklusi — warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan — turun 24,1 persen, sedangkan kesalahan inklusi — warga yang tidak berhak tetapi menerima bantuan — turun 4,1 persen. Angka itu adalah hasil uji coba dan belum otomatis menggambarkan pelaksanaan nasional.
Untuk menjangkau masyarakat, Kementerian Sosial melibatkan agen Perlinsos. Per 24 Oktober 2026, jumlah agen mencapai 816.674 orang, naik dari 775.000 orang yang dilaporkan DEN pada 20 Oktober 2026. Agen berasal dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pegawai pemerintah daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta pengurus RT dan RW. Masyarakat bisa mendaftar menjadi agen lewat Portal Perlinsos, lalu melengkapi pengisian data dan verifikasi biometrik. Gus Ipul menegaskan agen bekerja secara sukarela tanpa bayaran, sehingga dilarang memungut biaya dari warga yang dibantu mendaftar.
Foto ilustrasi: Okezone.
Sumber: Okezone, “6 Fakta Perlinsos Digital: Target 48 Juta Keluarga, Bansos Cair Tunai”, https://economy.okezone.com/read/2026/10/26/320/3250038/6-fakta-perlinsos-digital-target-48-juta-keluarga-bansos-cair-tunai
