Pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp200 miliar secara bertahap langsung ke rekening kepala daerah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan hal itu di Palembang, Senin, 26 Oktober 2026.

Raja Juli menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hadir dan bertanggung jawab langsung atas penanganan karhutla di Sumatra Selatan. Dana yang ditransfer langsung ke rekening kepala daerah diharapkan membuat penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, tanpa berbelit.

Tahap pertama disalurkan pada September 2026 sebesar Rp100 miliar. Rinciannya, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menerima Rp30 miliar, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Rp20 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Rp20 miliar, Kabupaten Ogan Ilir Rp15 miliar, dan Kabupaten Banyuasin Rp15 miliar.

Tahap kedua sebesar Rp100 miliar disalurkan pada pekan sebelum 26 Oktober 2026 kepada 10 pemerintah daerah, masing-masing Rp10 miliar. Daerah penerimanya adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Selain bantuan dana, penanganan karhutla di Sumatra Selatan juga didukung penyediaan peralatan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga dijalankan, termasuk dengan pemanfaatan dry ice untuk memancing hujan.

Penyaluran langsung ke rekening kepala daerah menjadi penekanan tersendiri. Dengan skema ini, pemerintah daerah dapat segera menggerakkan personel dan peralatan pemadaman begitu dana diterima, tanpa menunggu proses berlapis.

Pemerintah berharap kombinasi dana, peralatan, dan modifikasi cuaca mampu menekan luas karhutla di Sumatra Selatan. Masyarakat diimbau tetap waspada, tidak membuka lahan dengan cara dibakar, dan segera melapor bila menemukan titik api baru.