Pemerintah Kota Bandung membantah wacana alih fungsi Lapangan Teuku Umar, Kota Bandung, yang sempat diprotes warga. Lapangan yang selama ini dipakai untuk sepak bola itu dirumorkan akan diubah menjadi taman skate. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertamanan dan Dekorasi Kota (DPKP) Kota Bandung Nana Kurniawan di Bandung, Selasa, 27 Oktober 2026.
Menurut Nana, revitalisasi dilakukan karena lapangan dinilai sudah kumuh dan desainnya sudah selesai disusun. Lapangan sepak bola itu berukuran sekitar 45 x 90 meter dengan nilai revitalisasi Rp3 miliar. Fasilitas tambahannya meliputi arena skateboard, lintasan joging, dan taman.
Konsep yang dipakai adalah ruang multifungsi. Sepak bola tetap dipertahankan melalui mini soccer, sementara skateboard difasilitasi di satu bagian lapangan, bukan mengubah seluruh lapangan menjadi taman skate. Arena skateboard dibuat untuk mewadahi penggemar skateboard, dan Nana menyebut Kota Bandung memiliki banyak atlet skateboard berbakat, termasuk juara dunia.
Lapangan yang sudah direvitalisasi nantinya dibuka untuk umum, dengan syarat ketertiban tetap dijaga. Tempat khusus juga akan disediakan bagi pedagang, dengan tujuan pedagang datang dalam keadaan bersih dan pulang dalam keadaan bersih.
Anggaran sekitar Rp3 miliar itu sudah mulai dikerjakan, penyelesaian ditargetkan akhir tahun, dan lapangan diharapkan sudah bisa digunakan pada Januari 2027 sesuai target wali kota. Nana mengaku mendengar adanya warga yang menolak revitalisasi, namun ia menilai perbedaan pendapat di antara warga sebagai hal yang wajar.
Pemerintah kota menyatakan fokus pada kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang representatif. Proyek ini, menurut pemerintah kota, sudah disosialisasikan kepada warga sekitar melalui jalur kewilayahan dan kelurahan, meski kemungkinan miskomunikasi diakui tetap ada dan proyek akan terus berjalan.
Di sisi lain, warga bernama Arbot (28) dari RW 10 Kelurahan Lebakgede mengaku baru mengetahui rencana perubahan itu pada Rabu, 21 Oktober 2026. Sehari kemudian, pagar seng dipasang di sisi lapangan sehingga memicu kemarahan warga. Warga kemudian mengirim surat keberatan ke DPKP agar pemasangan pagar dihentikan. Bagi warga, lapangan itu merupakan ruang bersama untuk berkumpul, berolahraga, menggelar acara, dan kegiatan seperti senam ibu-ibu tempat anak-anak mereka tumbuh.
