Thursday, 19 November 2026
Hukum

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR RI

Gedung DPR RI tempat RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang

RUU Perampasan Aset disahkan oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena kehadiran regulasi tersebut dinilai dapat melengkapi instrumen hukum yang sudah ada.

Koordinator Jaringan Aktivis Reformasi Maju 98 (JARI Maju 98), Rahman Toha atau Amang, menyambut pengesahan tersebut sebagai perkembangan penting dalam pemenuhan aspirasi publik yang telah disuarakan selama hampir dua dekade.

Amang secara khusus mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal pembahasan RUU tersebut. Menurut dia, pengesahan ini sekaligus menunjukkan komitmen DPR dalam menindaklanjuti janji penyelesaian RUU Perampasan Aset yang sudah lama dinanti.

“Saya sangat mengapresiasi teman-teman anggota DPR RI, khususnya Pak Sufmi Dasco Ahmad, yang dengan serius mengawal aspirasi publik yang sudah digaungkan hampir 20 tahun terakhir ini. Peran Pak Dasco yang mengawal dan memastikan pembahasan berjalan menjadi kunci pengesahan ini,” ujar Amang.

Menurut dia, RUU Perampasan Aset menjadi instrumen pelengkap bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Pencucian Uang (UU TPPU) dalam menjerat harta hasil kejahatan.

Dengan adanya UU Perampasan Aset, negara memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk merampas aset hasil korupsi meski proses pidana terhadap pelakunya masih berjalan atau terkendala. Hal ini dinilai penting karena selama ini aset hasil kejahatan kerap sulit disentuh secara hukum.

Pengesahan RUU Perampasan Aset ini menjadi tonggak dalam reformasi hukum Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten, transparan, dan tidak disalahgunakan, sehingga regulasi ini benar-benar menjadi alat pemberantasan korupsi yang progresif.

Baca juga: Penetapan Tersangka Makar Tunggu Gelar Perkara

RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset melengkapi UU Tipikor dan UU Pencucian Uang dengan memberi negara alat untuk merampas harta hasil kejahatan. Aspirasi publik yang digaungkan hampir 20 tahun akhirnya terjawab lewat pengesahan DPR ini. Kini perhatian beralih ke implementasi: aturan ini harus dijalankan secara konsisten dan transparan agar benar-benar memperkuat pemberantasan korupsi, bukan sekadar menjadi undang-undang di atas kertas.

Baca juga: Penetapan Tersangka Makar Tunggu Gelar Perkara

Apa poin penting dari berita ini?

  • RUU Perampasan Aset disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
  • Regulasi ini diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan melengkapi UU Tipikor serta UU TPPU.
  • Aktivis JARI Maju 98 mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam mengawal pembahasan.
  • Aspirasi pengesahan RUU ini sudah disuarakan publik hampir 20 tahun.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *