Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gresik mulai membahas lima usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diproyeksikan masuk agenda legislasi 2027. Pembahasan itu mencakup berbagai isu daerah, dari pasar bandeng hingga perlindungan anak.

Siapa yang membahas, apa yang dibahas, dan kapan? Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik menerima lima usulan ranperda dan mulai membahasnya pada awal November 2026. Kelima usulan itu diproyeksikan menjadi bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027, yakni daftar prioritas regulasi yang akan dibahas DPRD bersama pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.

Dua ranperda di antaranya menjadi prioritas yang dikebut penyelesaiannya. Bapemperda mempercepat penyelesaian dua ranperda prioritas yang ditargetkan tuntas pada akhir 2026. Kedua regulasi itu mengatur ketenagakerjaan, termasuk kewajiban perusahaan terkait pelatihan kerja, sehingga dunia usaha di Gresik memiliki pedoman yang jelas dalam menyiapkan tenaga kerja terampil.

Mengapa pembahasan ranperda perlu dikebut? Ranperda yang tertunda berarti kekosongan aturan di lapangan. Untuk isu pasar bandeng, misalnya, pedagang dan pengelola pasar membutuhkan kepastian soal penataan, retribusi, dan kebersihan. Untuk perlindungan anak, regulasi yang jelas menjadi dasar bagi pemerintah daerah, sekolah, dan keluarga dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak. Sementara itu, aturan pelatihan kerja memberi kepastian bagi perusahaan sekaligus membuka akses peningkatan keterampilan bagi pekerja lokal.

Bagaimana proses sebuah ranperda hingga menjadi perda? Setelah diusulkan dan masuk Propemperda, ranperda dibahas Bapemperda bersama perangkat daerah terkait, diharmonisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, lalu dibahas dan disetujui bersama antara DPRD dan bupati dalam rapat paripurna. Setelah disahkan, perda menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk bertindak, termasuk mengalokasikan anggaran dan memberikan sanksi bagi pelanggar.

Apa yang diharapkan dari percepatan ini? Dengan lima usulan yang sudah mulai dibahas dan dua prioritas yang ditargetkan tuntas akhir 2026, DPRD Gresik menunjukkan komitmen untuk tidak menumpuk pekerjaan legislasi hingga akhir tahun anggaran. Bagi warga Gresik, yang terpenting adalah regulasi itu benar-benar diterapkan setelah disahkan, bukan hanya menjadi dokumen di atas kertas.

Apa poin penting dari berita ini?

• Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik mulai membahas lima usulan ranperda yang diproyeksikan masuk agenda legislasi 2027.
• Lima usulan itu mencakup isu dari pasar bandeng hingga perlindungan anak.
• Dua ranperda prioritas dikebut penyelesaiannya dengan target tuntas pada akhir 2026.
• Kedua ranperda prioritas itu mengatur ketenagakerjaan, termasuk kewajiban perusahaan terkait pelatihan kerja.
• Setelah disetujui bersama DPRD dan bupati, ranperda menjadi perda dan payung hukum bagi pemerintah daerah.