JAKARTA — Partai Demokrat dinilai berpeluang bangkit di Jawa Timur pada Pemilu 2029, tetapi peluang itu mensyaratkan satu hal yang tidak bisa ditawar: kepengurusan yang inklusif dan diisi kader-kader berkualitas. Peringatan itu disampaikan pengamat politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt, di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Menurut Baihaki, hingga hari itu susunan lengkap pengurus DPD Demokrat Jawa Timur periode 2026–2031 belum diumumkan. Ketua DPD dijabat Emil Elestianto Dardak. Sosok Emil dinilai sudah memberi angin segar secara elektoral, tetapi angin segar itu perlu diimbangi pengurus yang militan, mau berkorban, dan bekerja sungguh-sungguh untuk partai.

Peringatan paling tajam diarahkan pada citra partai keluarga. Baihaki menilai Demokrat Jawa Timur harus menjauhi kesan sebagai partai keluarga. Data survei ARCI yang dikutipnya menunjukkan 47,5 persen warga Jawa Timur sangat anti terhadap partai keluarga. Jika pengurus inti didominasi keluarga pendiri partai atau yang disebut keluarga Cikeas, perkembangan partai bisa melambat dan elektabilitasnya berisiko turun lagi pada 2029.

Angka survei menjadi latar dari peringatan tersebut. Elektabilitas Demokrat di Jawa Timur tercatat 6,17 persen pada Juli 2022, yang digambarkan merosot sebagai dampak Musyawarah Daerah 2022. Menjelang Musda berikutnya, pada Agustus 2026, angkanya berada di 12,5 persen. Kenaikan itu menunjukkan ada ruang untuk bangkit, tetapi ruang itu bisa hilang bila kepengurusan baru mengulang kesalahan lama.

Baihaki juga mengingatkan pelajaran dari kepengurusan 2022–2027. Gejolak internal pada periode itu disebut berdampak pada hilangnya banyak kursi Demokrat di Jawa Timur pada Pemilu 2024. Pelajaran tersebut, menurutnya, harus benar-benar dipertimbangkan dalam menentukan pengurus baru: pilih kader yang mau bekerja dan loyal, bukan sekadar mengandalkan garis keluarga.

Kriteria pengurus yang diusulkan cukup tegas. Pengurus harus berkomitmen, rela berkorban, pekerja keras, militan, dan loyal kepada partai. Mereka juga harus bersih dari kasus hukum, karena keterjeratan hukum seorang pengurus diyakini berdampak langsung pada elektoral partai. DPP Demokrat pun diminta peka terhadap realitas Jawa Timur sebagai lumbung suara potensial, dengan pendekatan yang baik sejak awal.

Mengapa warga Jawa Timur disebut berbeda? Baihaki menilai tipikal warga Jawa Timur cukup berbeda dengan provinsi lain, terutama dalam hal ketidaksukaan terhadap dinasti politik. Karena itu, partai yang ingin tumbuh di Jawa Timur harus membuka peluang bagi semua kader untuk mengabdi di berbagai posisi, bukan menutupnya untuk lingkaran keluarga tertentu.

Pada akhirnya, pesan dari analisis ini sederhana: nama besar dan trah keluarga saja tidak cukup. Demokrat Jawa Timur membutuhkan kepengurusan yang inklusif, bersih, dan mau bekerja, agar kenaikan elektabilitas yang sudah terlihat tidak berhenti di tengah jalan menjelang Pemilu 2029.

Apa poin penting dari berita ini?

• Pengamat ARCI Baihaki Sirajt menilai Demokrat berpeluang bangkit di Jawa Timur pada Pemilu 2029 bila kepengurusannya inklusif dan berkualitas.
• Ketua DPD Demokrat Jawa Timur dijabat Emil Elestianto Dardak, sementara susunan lengkap pengurus 2026–2031 belum diumumkan.
• Survei ARCI menyebut 47,5 persen warga Jawa Timur sangat anti terhadap partai keluarga.
• Elektabilitas Demokrat Jawa Timur tercatat 6,17 persen pada Juli 2022 dan 12,5 persen pada Agustus 2026.
• Gejolak kepengurusan 2022–2027 disebut berdampak pada hilangnya banyak kursi Demokrat di Jawa Timur pada Pemilu 2024.
• Pengurus baru diminta militan, loyal, mau berkorban, dan bersih dari kasus hukum.