Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut pekerjaan rumah yang harus dihadirkan di Indonesia ialah menghadirkan kekuasaan yang berwatak kemanusiaan dan mewujudkan keadilan. Pernyataan itu disampaikannya seusai pembukaan Kongres X Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Menurut Hasto, pekerjaan rumah itu memiliki isi yang konkret. Melalui pendidikan yang baik bagi anak-anak miskin, sarana kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang ditingkatkan, serta subsidi yang tepat sasaran, negara hadir untuk rakyat kecil. Pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan negara memperjuangkan hak rakyat kecil, sehingga mereka tidak langsung berhadapan dengan oligarki, termasuk hak atas kehidupan yang layak dan akses produksi bagi peningkatan kapasitas perekonomian rakyat.

Mengapa gagasan ini relevan dalam percakapan politik saat ini? Kekuasaan selalu membawa godaan untuk menyimpang dari tujuan awalnya. Ketika jabatan dipandang sebagai alat memperkaya diri atau kelompok, kepercayaan publik runtuh dan kesenjangan melebar. Karena itu, pengingat bahwa kekuasaan harus berwatak kemanusiaan menjadi penting: ia menuntut para pemegang jabatan untuk mengukur setiap kebijakannya dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat biasa.

Hasto menilai langkah menempatkan Pancasila sebagai pedoman bisa menjadi jalan keluar menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Pancasila harus dipahami dalam prinsip-prinsip keadilan sosial yang membebaskan dari berbagai belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Ia juga menuturkan paham marhaenisme tetap relevan diterapkan karena mengingatkan kembali tentang falsafah pembebasan rakyat: kehidupan petani, nelayan, dan buruh, termasuk rakyat yang belum mendapatkan kemakmuran, seharusnya menjadi orientasi dari seluruh cita-cita perjuangan politik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP GPM Izedrik Emir Moeis menyoroti istilah marhaenisme yang puluhan tahun tidak dipakai. Ia menyebut selama 32 tahun marhaenisme diberangus, bahkan namanya disuruh diganti menjadi pemuda demokrat dan tidak boleh memakai kata marhaenis, hingga kini dipakai lagi. Emir mengaku telah berbicara dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal cara memperkenalkan marhaenisme ke generasi Z, dengan pesan agar bukunya jangan tebal-tebal karena anak-anak sekarang lebih senang melihat gawai atau membuat komik bergambar.

Bagaimana kekuasaan yang berwatak kemanusiaan itu diwujudkan dalam praktik? Pertama, melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan: bantuan sosial yang tepat sasaran, layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta lapangan kerja yang layak. Kedua, melalui penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, sehingga semua warga merasa sama di hadapan hukum. Ketiga, melalui keterbukaan dan akuntabilitas, agar kekuasaan dapat dikoreksi oleh publik bila menyimpang. Kekuasaan yang berwatak kemanusiaan pada akhirnya diukur dari satu hal: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik karenanya.

Apa poin penting dari berita ini?

• Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pekerjaan rumah Indonesia ialah menghadirkan kekuasaan yang berwatak kemanusiaan dan mewujudkan keadilan.
• Pernyataan itu disampaikan seusai pembukaan Kongres X Gerakan Pemuda Marhaenis di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.
• Isi pekerjaan rumah itu antara lain pendidikan bagi anak miskin, BPJS Kesehatan yang ditingkatkan, dan subsidi tepat sasaran.
• Hasto menilai Pancasila sebagai pedoman dan marhaenisme tetap relevan sebagai falsafah pembebasan rakyat.
• Ketua Umum DPP GPM Izedrik Emir Moeis menyebut marhaenisme diberangus selama 32 tahun dan kini dipakai lagi, dengan pesan Megawati agar diperkenalkan ke generasi Z lewat media yang ringan.