Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), mengajak civitas academica menguji gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dari berbagai sudut pandang. Ajakan itu disampaikan dalam forum diskusi akademik tentang urgensi PPHN bagi masa depan Indonesia di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, pada Senin (26/10/2026).
Dalam forum tersebut, Ibas — sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono — mengundang para guru besar, dosen, pakar hukum tata negara, dan civitas academica untuk menguji gagasan PPHN secara mendalam, terbuka, dan konstitusional. Menurutnya, pembahasan PPHN harus memastikan kesinambungan pembangunan nasional tanpa mengurangi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
EBY menegaskan, diskusi PPHN bukan hanya soal merumuskan arah pembangunan nasional, tetapi juga soal bagaimana Indonesia menjaga kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan, menghormati mandat demokrasi, dan memastikan kebijakan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa haluan yang jelas, pembangunan berisiko berubah arah setiap kali pemerintahan berganti.
Saat ini, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen perencanaan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), rencana kerja pemerintah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertanyaan yang diuji dalam forum ini adalah apakah instrumen-instrumen itu sudah cukup menjamin kesinambungan, atau apakah PPHN masih diperlukan sebagai haluan yang lebih mengikat.
Mengapa pengujian akademik ini penting? Karena PPHN menyangkut fondasi ketatanegaraan: ia menentukan sejauh mana arah pembangunan diikat dalam norma yang lebih tinggi dari sekadar rencana tahunan. Karena itu, gagasan ini tidak boleh hanya diputuskan di ruang politik, melainkan harus diuji secara ilmiah oleh kalangan akademik.
Forum di UNDIP ini menjadi bagian dari proses itu: membuka ruang debat yang terbuka, mendengarkan keberatan dan dukungan secara proporsional, dan memastikan bahwa apa pun keputusan tentang PPHN nantinya, ia lahir dari kajian yang matang, bukan dari kesepakatan sepihak.
Apa poin penting dari berita ini?
- Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), mengajak civitas academica menguji gagasan PPHN.
- Ajakan itu disampaikan dalam forum diskusi akademik di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, pada Senin (26/10/2026).
- PPHN perlu dikaji secara mendalam, terbuka, dan konstitusional untuk memastikan kesinambungan pembangunan tanpa mengurangi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- Instrumen perencanaan yang ada meliputi RPJPN, RPJMN, rencana kerja pemerintah, dan APBN.
