Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyiapkan pengujian akses dan penilaian keterbukaan informasi berbasis AI terhadap badan publik di DKI Jakarta pada 2027. Penilaian berbasis kecerdasan buatan ini akan mengukur sejauh mana badan publik benar-benar terbuka dan mudah diakses masyarakat, bukan sekadar lengkap secara dokumen.
Tim penilai dan Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, menyampaikan rencana tersebut saat mengevaluasi presentasi badan publik di sela kegiatan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Dalam penilaian tersebut, pihak ketiga termasuk akademisi dan mahasiswa juga akan dilibatkan.
“Tahun depan akan dilaksanakan uji Penta Helix. Tentunya kualitas informasi, baik secara daring maupun luring, harus ditingkatkan pada 2027,” kata Aang dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.
Aang menegaskan, kelengkapan dokumen, sarana dan prasarana, serta inovasi yang dipaparkan badan publik belum cukup untuk menggambarkan kualitas keterbukaan informasi. Karena itu, uji akses menjadi bagian penting dari penilaian keterbukaan informasi berbasis AI yang disiapkan KI DKI Jakarta.
Ia menjelaskan, uji akses akan mengukur kesiapan badan publik dalam memberikan layanan informasi, mulai dari kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan panduan pelayanan dan alat peraga, hingga kecepatan serta ketepatan petugas dalam merespons permohonan informasi.
“Melalui uji akses, kami ingin melihat sejauh mana layanan informasi sudah berjalan dengan baik, baik secara daring maupun luring. Hasilnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika terjadi sengketa informasi di KI,” kata dia.
Selain uji akses, KI DKI Jakarta akan mengembangkan penilaian kualitas informasi berbasis aplikasi dengan memperhatikan aspek aktualitas, akurasi, dan kebaruan informasi. Situs web resmi serta media sosial badan publik akan menjadi instrumen penilaian untuk memastikan informasi berkala, setiap saat, dan serta-merta tersedia sesuai ketentuan.
“Kami juga akan menilai terobosan situs web masing-masing, serta melakukan ulasan berbasis kecerdasan buatan (AI) terkait informasi yang disampaikan. Kami melihat informasi yang benar-benar aktual,” tambah Aang.
Dia menambahkan, penilaian ke depan juga akan melihat secara langsung kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan memperoleh pelayanan.
Sementara itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta sekaligus tim penilai, Agus Wijayanto Nugroho, menyoroti pentingnya integrasi kanal informasi digital dan optimalisasi media sosial untuk memublikasikan kinerja badan publik.
Di sisi lain, tim penilai KI DKI Jakarta dan PPID Provinsi menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen dan ketersediaan platform digital. Kemudahan akses, kualitas informasi, serta kecepatan dan ketepatan pelayanan menjadi indikator penting dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
Bagaimana Uji Keterbukaan Informasi Berbasis AI Dilakukan?
Baca juga: OneUI 9.5 Bawa Notifikasi ala Dynamic Island
Baca juga: KI DKI Uji Akses Informasi Berbasis AI 2027
Apa poin penting dari berita ini?
- KI DKI Jakarta menyiapkan pengujian akses dan penilaian keterbukaan informasi berbasis AI terhadap badan publik pada 2027, termasuk uji Penta Helix.
- Uji akses akan mengukur kesiapan layanan informasi, mulai dari kompetensi SDM hingga kecepatan dan ketepatan petugas merespons permohonan informasi.
- Penilaian kualitas informasi berbasis aplikasi memperhatikan aktualitas, akurasi, dan kebaruan, dengan situs web dan media sosial badan publik sebagai instrumen penilaian.
- Kemudahan akses, kualitas informasi, serta kecepatan dan ketepatan pelayanan menjadi indikator penting pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.


