Friday, 20 November 2026
Nasional

Indonesia Dorong Ekonomi Karbon Biru Laut

Ekosistem pesisir dan laut Indonesia yang menjadi sumber ekonomi karbon biru

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini menjadi langkah konkret Indonesia dalam mendorong implementasi ekonomi karbon biru.

Regulasi tersebut menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut Indonesia. Di samping itu, aturan ini memberi kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan karbon di sektor kelautan dan perikanan.

Prinsip utama pengelolaan karbon biru adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Artinya, pemanfaatan nilai ekonomi karbon tidak boleh mengorbankan kelestarian ekosistem pesisir dan laut yang menjadi penyerap karbon alami.

“Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” demikian arah kebijakan yang disampaikan KKP.

Bagaimana Ekonomi Karbon Biru Dikelola?

Ekosistem pesisir Indonesia seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat efektif. Mangrove, misalnya, mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar di tanah dan biomassanya, jauh melampaui hutan daratan.

Dengan tata kelola yang baik, karbon biru dapat menjadi sumber pendanaan baru bagi konservasi. Nilai ekonomi karbon yang diperdagangkan melalui instrumen NEK dapat kembali ke masyarakat pesisir yang menjaga ekosistem tersebut, sehingga perlindungan laut dan kesejahteraan nelayan berjalan seiring.

Peluncuran regulasi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim melalui sektor kelautan. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar, dan pengelolaannya yang berintegritas menjadi kunci agar manfaatnya dirasakan masyarakat sekaligus menjaga laut untuk generasi mendatang.

Baca juga: Sjafrie Undang Yusril Bahas RUU Pertahanan

Baca juga: Sjafrie Undang Yusril Bahas RUU Pertahanan

Apa poin penting dari berita ini?

  • KKP meluncurkan Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2026 tentang pengelolaan nilai ekonomi karbon sektor kelautan dan perikanan.
  • Prinsip utamanya adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, baru kemudian optimalisasi nilai ekonomi.
  • Ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun adalah penyerap karbon yang sangat efektif.
  • Pengelolaan karbon biru yang berintegritas dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *