Friday, 20 November 2026
Nanggroe

Ruang Sipil Aceh Kian Menyempit, CSO Terhimpit

Suasana semiloka tentang ruang sipil Aceh dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Banda Aceh

Organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) di Aceh menghadapi tantangan yang semakin berat. Keterbatasan pendanaan, hambatan administratif, hingga menyempitnya ruang gerak dalam menjalankan advokasi dan pendampingan masyarakat membuat kerja mereka kian terhimpit. Kondisi inilah yang membuat ruang sipil Aceh dinilai semakin menyempit.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil bertajuk “Memperkuat Ruang Sipil dan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil” di Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) dan membahas kondisi organisasi masyarakat sipil serta kebutuhan dukungan pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada sesi pertama, diskusi menghadirkan Intan Kusumaning Tiyas dari INFID, Ketua Pengawas Balai Syura Khairani Arifin, Direktur Koalisi NGO HAM Khairil Arista, serta Founder YouthID sekaligus pengurus Koalisi Disabilitas Aceh, Bayu Satria. Para pembicara membahas kondisi ruang sipil dari berbagai sudut pandang.

Dalam paparannya, Intan menyampaikan bahwa kondisi ruang sipil Indonesia masih berada dalam kategori Obstructed atau terhambat berdasarkan CIVICUS Monitor. Indonesia memperoleh skor 42 dengan klasifikasi yang tidak berubah sejak 2018. Sementara itu, Country Focus Report (CFR) Indonesia 2026 menunjukkan penurunan skor pada lima dari enam prinsip penilaian dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengapa Ruang Sipil Aceh Menyempit?

Menurut Intan, penguatan ruang sipil membutuhkan ekosistem yang mendukung kerja organisasi masyarakat sipil. Hal itu mencakup kerangka hukum yang kondusif, akses terhadap sumber daya berkelanjutan, keterbukaan negara, serta budaya publik yang mendukung partisipasi masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan advokasi, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan mengakses sumber daya untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Ketika ruang sipil menyempit, suara masyarakat yang paling rentan menjadi semakin sulit didengar.

Sementara itu, Ketua Pengawas Balai Syura, Khairani Arifin, menyoroti kerentanan yang dihadapi perempuan pembela hak asasi manusia (HAM), terutama mereka yang berada di garis depan mendampingi korban dan memperjuangkan keadilan. “Di tengah tekanan, kami tetap berdiri di barisan korban. Khususnya perempuan pembela HAM, kita justru menanggung banyak hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.

Baca juga: TTI Desak Pemulihan Pascabanjir Aceh

Baca juga: Tiga Terduga Teroris Ditangkap di Aceh

Apa poin penting dari berita ini?

  • Organisasi masyarakat sipil di Aceh terhimpit pendanaan, hambatan administratif, dan menyempitnya ruang gerak advokasi.
  • Persoalan itu dibahas dalam semiloka di Banda Aceh sebagai bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
  • Ruang sipil Indonesia masih berkategori Obstructed dengan skor 42 menurut CIVICUS Monitor, tak berubah sejak 2018.
  • Perempuan pembela HAM di garis depan menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *