Komisi III DPR menggelar rapat pleno pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset pada Rabu, 18 November 2026. Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB itu menjadi langkah penting sebelum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pleno RUU Perampasan Aset di Komisi III
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menuturkan bahwa dalam rapat pleno tersebut delapan fraksi akan menyerahkan pandangan mini fraksi terhadap RUU Perampasan Aset. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Pengambilan keputusan tingkat satu ini dilakukan sebelum RUU nantinya dibawa ke paripurna. Artinya, bila seluruh fraksi menyetujui, RUU Perampasan Aset selangkah lebih dekat menjadi undang-undang. RUU ini menjadi salah satu regulasi yang paling ditunggu karena mengatur perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi.
Baca juga: Gugatan MK Minta Usia Capres 19 Tahun
Perubahan Nama dan Penyempurnaan RUU Perampasan Aset
Pada kesempatan itu, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus dan Timsin) melaporkan perubahan nomenklatur RUU menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Anggota Panja RUU tersebut, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa tim telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter untuk memastikan tata bahasa dalam RUU itu sudah tepat.
Tim juga telah melakukan perbaikan redaksional terkait kalimat, kata, huruf, tanda baca, maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang disesuaikan dengan ketentuan. Selain itu, Timus dan Timsin menelusuri bagian penjelasan untuk disinkronisasikan dan disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja. Dengan rampungnya laporan tim tersebut, Komisi III bisa melanjutkan ke tahap pengambilan keputusan tingkat pertama. Baca juga: DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU.
Apa poin penting dari berita ini?
- Komisi III DPR menggelar pleno pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset pada Rabu, 18 November 2026, mulai pukul 13.00 WIB.
- Delapan fraksi menyerahkan pandangan mini fraksi, lalu pembahasan berlanjut ke rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama.
- Nama RUU berubah menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
- Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter serta memperbaiki redaksional RUU sebelum disahkan di paripurna.



Gugatan MK Minta Usia Capres 19 Tahun – Aceh Sahoe!
November 18, 2026[…] Pemohon menegaskan batas usia tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran kecakapan seseorang. Pembatasan usia, menurutnya, berpotensi mengesampingkan warga yang punya kapasitas memimpin hanya karena belum mencapai usia tertentu. Gugatan ini kini menunggu proses pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, yang akan menilai apakah syarat usia dalam UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baca juga: RUU Perampasan Aset Rampung di Komisi III DPR. […]