DPR menyetujui RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai RUU usul DPR RI dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Persetujuan itu membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut atas aturan yang akan menjadi acuan utama penyusunan undang-undang di Indonesia.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Agenda pertama rapat adalah penyampaian pendapat fraksi terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI.
Untuk mengefektifkan waktu, Dasco menawarkan agar pendapat tiap fraksi diserahkan secara tertulis kepada pimpinan Dewan, dan usul itu disetujui peserta rapat. Setelah kedelapan fraksi menyampaikan pendapatnya, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan rancangan tersebut sebagai RUU usul DPR RI, dan seluruh peserta menyatakan setuju.
RUU Pembentukan UU ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait revisi UU TNI pada 17 September 2025. Dalam amar putusannya, MK memaknai Pasal 22A UUD 1945 bahwa tata cara pembentukan undang-undang harus diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.
Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, menjelaskan RUU tersebut akan terdiri dari 12 bab dan 92 pasal. Sebanyak 71 pasal merupakan materi baru, sedangkan 21 pasal lainnya berasal dari materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah disahkan, RUU ini menjadi acuan utama penyusunan undang-undang, sementara UU PPP hanya mengatur penyusunan peraturan di bawahnya.
RUU Pembentukan UU dan Mekanisme Kilat
Salah satu hal penting dalam RUU Pembentukan UU adalah mekanisme penyusunan undang-undang secara kilat atau fast-track legislation. Mekanisme cepat ini hanya bisa dipakai bila memenuhi enam syarat, antara lain untuk mengesahkan perjanjian internasional tertentu yang mendesak, menindaklanjuti putusan MK yang memuat batas waktu, mengubah materi muatan undang-undang secara terbatas, memperbaiki kesalahan teknik penulisan, mengubah lampiran undang-undang, serta keadaan tertentu yang menunjukkan urgensi.
Selain enam syarat itu, ada pula lima batasan yang harus dipenuhi, antara lain adanya situasi darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional; tetap memperhatikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, kejelasan rumusan, dan dapat dilaksanakan; serta menjamin keterlibatan publik secara proporsional dan didukung kajian naskah akademik.
Dalam rapat yang sama, peserta rapat juga menyetujui permintaan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik. Permintaan itu disampaikan pimpinan Komisi X DPR dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada 10 November 2026, sehingga Komisi X mendapat tambahan waktu melanjutkan pembahasan.
Baca juga: Dasco Tanggapi Bursa Cawapres Pengganti
Apa poin penting dari berita ini?
- DPR menyetujui RUU Pembentukan UU sebagai usul DPR RI dalam rapat paripurna 17 November 2026.
- Rapat dipimpin Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri delapan fraksi yang menyampaikan pendapat tertulis.
- RUU ini menindaklanjuti putusan MK nomor 81/PUU-XXIII/2025 soal tata cara pembentukan undang-undang.
- RUU terdiri dari 12 bab dan 92 pasal, dengan 71 pasal materi baru.
- Mekanisme fast-track hanya berlaku bila memenuhi 6 syarat dan 5 batasan ketat.

