Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pembentukan tim gabungan untuk mengusut insiden Pidie, Aceh, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Anggota Komnas HAM Amiruddin al-Rahab menyampaikan desakan itu dalam keterangan tertulis pada Minggu (8/11/2026). Ia menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, serta berharap keadaan segera pulih dan semua pihak menahan diri.
Menurut Amiruddin, Panglima TNI harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dan beberapa orang luka-luka yang diduga akibat tembakan dalam insiden Pidie tersebut.
“Panglima TNI, atas terjadinya peristiwa di Tiro, Pidie tersebut perlu menegur keras komandan satuan yang ada di Aceh, kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai,” jelasnya.
Amiruddin menilai Panglima juga perlu melakukan pemeriksaan dan memproses secara hukum dengan terbuka komandan lapangan dan anggota yang melepaskan tembakan kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab Panglima.
Langkah awal untuk itu, kata Amiruddin, adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik.
Untuk pemeriksaan dan pemrosesan hukum, Amiruddin menegaskan Panglima TNI atau Menkopolkam perlu membentuk Tim Gabungan Investigasi, agar hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Tim gabungan itu melibatkan unsur-unsur pemerintah lainnya dan unsur-unsur masyarakat di Aceh, dan bisa dipimpin oleh Menkopolkam.
Secara bersamaan, Komnas HAM akan melakukan investigasi secara independen. Hasil investigasi Komnas HAM bukan pengganti tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan, melainkan sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum.
Untuk korban jiwa, Amiruddin meminta dilakukan otopsi forensik sesegera mungkin oleh kepolisian untuk memastikan penyebab kematian, mencegah polemik, dan menjadi alat bukti dalam penegakan hukum. Ia juga menekankan peran kepolisian dalam menangani kegiatan masyarakat di ruang publik, terutama menjaga kebebasan menyatakan pendapat secara damai.
“Kondisi Aceh yang sudah damai lebih dari 20 tahun ini, jangan sampai tercoreng oleh tindakan aparat dalam peristiwa seperti yang terjadi di Tiro, Pidie tersebut,” terang Amiruddin. Baca juga: KKP Dongkrak Produksi Garam Rakyat Aceh 4 Kali Lipat.
Insiden Pidie dan Desakan Tim Gabungan
Insiden Pidie ini bermula dari peristiwa penembakan di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, yang menewaskan satu warga dan melukai beberapa orang lainnya. Komnas HAM merespons dengan desakan agar Panglima TNI menegur keras komandan satuan di Aceh dan membentuk Tim Gabungan Investigasi bersama unsur pemerintah dan masyarakat Aceh.
Investigasi independen Komnas HAM akan berjalan paralel sebagai pembanding, sementara otopsi forensik atas korban jiwa diminta segera dilakukan kepolisian agar penyebab kematian jelas dan tidak menjadi polemik.
Baca juga: Polemik Tambang Samadua, Bupati Aceh Didesak
Apa poin penting dari berita ini?
- Komnas HAM mendorong pembentukan tim gabungan untuk mengusut insiden Pidie di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro.
- Insiden penembakan itu menyebabkan satu orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka.
- Amiruddin al-Rahab meminta Panglima TNI menegur keras komandan satuan di Aceh dan mengamankan senjata untuk uji balistik.
- Komnas HAM akan melakukan investigasi independen, dan otopsi forensik atas korban jiwa diminta segera dilakukan.



KKP Bangun Dapur Garam, Produksi Garam Aceh Naik – Aceh Sahoe!
November 9, 2026[…] Mukhlis berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar mendukung keberlanjutan usaha garam masyarakat pesisir. Program ini juga sejalan dengan pengajuan KKP sebesar Rp25 miliar untuk revitalisasi tambak garam rusak di Aceh, serta bantuan Rp1,3 miliar yang sebelumnya dikucurkan untuk petambak garam di Aceh. Baca juga: Komnas HAM Dorong Tim Gabungan Usut Insiden Pidie. […]