Kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini menghadapi ancaman bencana lanjutan menjelang musim hujan 2026–2027. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperingatkan bahwa hilangnya tutupan vegetasi akibat kebakaran dapat memicu banjir bandang karhutla dan tanah longsor.
Kondisi lahan yang terbakar meningkatkan risiko limpasan air permukaan, erosi, hingga sedimentasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan, terutama di wilayah dengan kemiringan lereng yang curam dan kerusakan vegetasi yang parah.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan bahwa masa transisi dari kemarau ke musim hujan perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, ancaman bencana bisa muncul secara bersamaan maupun berurutan.
Banjir Bandang Karhutla: Vegetasi Hilang, Risiko Naik
“Ini menjadi perhatian serius BNPB. Lahan yang sebelumnya terbakar, terutama kawasan dengan kemiringan lereng, tutupan vegetasi yang hilang, dan kondisi tanah yang mengalami kerusakan, perlu dipantau ketika hujan mulai turun,” ujar Berton kepada Media Indonesia, Minggu (8/11).
Berton menjelaskan, kebakaran hutan secara signifikan mengurangi kemampuan lahan dalam menyerap dan menahan air hujan. Hal ini menyebabkan aliran air di permukaan tanah meningkat drastis, yang pada gilirannya memperbesar risiko erosi dan sedimentasi di wilayah hilir. “Hilangnya vegetasi dapat meningkatkan limpasan permukaan, erosi, sedimentasi, dan potensi banjir bandang maupun longsor,” jelasnya.
BNPB menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan karhutla, tetapi juga mulai memitigasi dampak hidrometeorologi basah. Langkah mitigasi yang disarankan meliputi pemantauan intensif di kawasan bekas kebakaran, identifikasi lereng yang rawan longsor, pemeriksaan kondisi sungai dan normalisasi saluran drainase, serta memastikan fasilitas pengendali banjir berfungsi optimal.
Sebagai langkah penguatan, BNPB telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026–2027. Surat ini ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Pemerintah daerah didorong untuk memperbarui rencana kontingensi, menyiapkan personel, logistik, serta peralatan evakuasi. Berton juga meminta posko penanganan darurat beroperasi 24 jam dan memastikan sistem peringatan dini menjangkau masyarakat di zona merah.
Meski fokus mulai beralih ke ancaman banjir, BNPB memastikan penanganan karhutla tetap berjalan selama masa transisi. Upaya seperti patroli, pemantauan titik panas, pembasahan lahan gambut, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tetap dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Baca juga: Hujan Redakan Karhutla Kalteng, Hukum Jalan Terus.
Baca juga: 38 Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Hari Ini
Apa poin penting dari berita ini?
- BNPB memperingatkan kawasan bekas karhutla terancam banjir bandang karhutla dan longsor pada musim hujan 2026–2027.
- Hilangnya vegetasi meningkatkan limpasan permukaan, erosi, dan sedimentasi, terutama di lereng curam.
- BNPB menerbitkan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 dan meminta posko darurat siaga 24 jam serta peringatan dini menjangkau zona merah.



253 Daerah Rawan Banjir, BNPB Minta Posko Siaga 24 Jam – Aceh Sahoe!
November 8, 2026[…] Baca juga: Bekas Karhutla Terancam Banjir Bandang dan Longsor […]