Indonesia memaparkan reformasi insentif fiskal, inovasi pendanaan hijau, serta kemitraan berbasis sains untuk perlindungan keanekaragaman hayati dalam Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD), sebagaimana dilaporkan pada Sabtu, 7 November 2026.
Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH) Noer Adi Wardojo memaparkan strategi Indonesia dalam mendukung pencapaian Target 18 Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF). Target ini berkaitan dengan reformasi insentif yang merusak alam dan perluasan insentif positif bagi keanekaragaman hayati.
“Target 18 bukan sekadar komitmen lingkungan bagi Indonesia, melainkan juga bagian integral dari kebijakan fiskal yang sehat dan perencanaan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan,” tutur Deputi PPKL KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Noer Adi. Dia menekankan bahwa bagi negara megabiodiversitas seperti Indonesia, kebijakan fiskal dan insentif publik memiliki peran fundamental dalam merawat ekosistem, mulai dari hutan, lahan basah, hingga wilayah laut.
Keanekaragaman Hayati dan Tiga Pilar Capaian Indonesia
Indonesia memaparkan tiga pilar capaian utama yang sudah dilakukan. Pertama, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP 2025-2045) yang dipimpin oleh KLH/BPLH bersama Kementerian PPN/Bappenas guna mereformasi insentif yang merusak alam serta memperluas insentif positif.
Kedua, pemetaan 43 Instrumen Insentif Positif termasuk 19 instrumen fiskal dan 24 instrumen nonfiskal yang tersebar di kementerian sektoral guna mendorong praktik ramah biodiversitas di sektor produktif. Ketiga, penguatan pendanaan berkelanjutan melalui optimalisasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) bagi daerah, yang memberi insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang menjaga kawasan konservasi dan ekosistem.
Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keanekaragaman hayati dunia. Kebijakan fiskal yang berpihak pada alam menjadi jembatan antara target lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung pada alam. Pemaparan di COP17 CBD ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara tentang komitmen, tetapi juga membawa instrumen kebijakan yang sudah berjalan.
Dengan tiga pilar tersebut, Indonesia berharap dapat mendorong negara-negara lain untuk melakukan reformasi serupa. Perlindungan keanekaragaman hayati membutuhkan pendanaan yang memadai dan insentif yang tepat, dan pengalaman Indonesia dalam memetakan serta mereformasi insentif menjadi contoh yang dapat dibagikan di forum global. Baca juga: Pesawat Australia Bantu Padamkan Karhutla di Kaltim
Baca juga: 38 Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Hari Ini
Apa poin penting dari berita ini?
- Indonesia memaparkan reformasi insentif fiskal dan pendanaan hijau untuk keanekaragaman hayati di COP17 CBD.
- Delegasi Indonesia dipimpin Deputi PPKL KLH/BPLH Noer Adi Wardojo dan memaparkan strategi pencapaian Target 18 KM-GBF.
- Indonesia memaparkan tiga pilar capaian, termasuk IBSAP 2025-2045 dan pemetaan 43 Instrumen Insentif Positif.
- Sebanyak 43 instrumen itu terdiri dari 19 instrumen fiskal dan 24 instrumen nonfiskal di kementerian sektoral.
- Indonesia juga mengoptimalkan Ecological Fiscal Transfer bagi daerah yang menjaga kawasan konservasi dan ekosistem.


