Klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta Listyo Sigit dipenjara seumur hidup atas kasus penyadapan dinilai palsu. Klaim tersebut beredar lewat unggahan foto dari akun Facebook Aksara Nusa pada Selasa, 3 November 2026, dengan narasi yang menyebut adanya putusan presiden atas tindak pidana penyadapan nomor Prabowo Subianto.
Hingga Jumat, 6 November 2026, unggahan tersebut telah menuai empat tanda suka dan dibagikan ulang tiga kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) kemudian menelusuri klaim itu dengan memasukkan kata kunci terkait ke mesin pencarian Google, dan penelusuran tersebut mengarah pada pemberitaan CNN Indonesia berjudul Fakta-fakta Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit Cs yang terbit Rabu, 4 November 2026.
Dalam pemberitaan itu, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Ketiganya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyadapan diduga dilakukan pada 2025 sampai 2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi dan kepentingan penegakan hukum.
Ketiga tersangka dijerat Pasal 258 dan/atau Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun penjara. Angka ini jauh dari klaim penjara seumur hidup yang beredar di media sosial, sehingga narasi dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang berlaku.
Listyo Sigit dan Batas Kewenangan Presiden
Dikutip dari Sekretariat Kabinet RI pada Rabu, 4 November 2026, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang menyasar dirinya dan sejumlah tokoh lainnya. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah juga mengumumkan bahwa Prabowo telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Pemeriksa fakta menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang. Kewenangan mengadili dan menjatuhkan putusan pidana berada pada lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Listyo Sigit bersalah maupun menjatuhkan hukuman dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa klaim viral soal putusan hukuman perlu diperiksa sebelum disebarluaskan. Perbedaan antara pemberhentian dari jabatan dan penjatuhan hukuman pidana adalah hal mendasar yang sering dicampuradukkan dalam unggahan media sosial, padahal keduanya berasal dari kewenangan yang berbeda.
Klaim viral lain yang sudah diperiksa faktanya, seperti klaim El-Sayed wajibkan angka Arab di Michigan yang dinilai palsu.
Baca juga: Klaim AS Abstain Resolusi PBB, Faktanya
Apa poin penting dari berita ini?
- Klaim Prabowo minta Listyo Sigit dipenjara seumur hidup atas kasus penyadapan dinilai palsu oleh pemeriksa fakta Mafindo TurnBackHoax.
- Klaim itu beredar dari akun Facebook Aksara Nusa pada 3 November 2026 dan telah dibagikan ulang tiga kali hingga 6 November 2026.
- Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dugaan penyadapan ilegal, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
- Ketiga tersangka dijerat pasal dengan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun penjara, bukan penjara seumur hidup.
- Presiden tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana, karena kewenangan itu berada pada lembaga peradilan, dan belum ada putusan pengadilan dalam kasus ini.



Megawati Pensiun Ganjar Ketua PDIP Dinilai Salah – Aceh Sahoe!
November 7, 2026[…] Klaim viral lain yang juga diperiksa faktanya adalah klaim Prabowo minta Listyo Sigit dipenjara seumur hidup yang dinilai palsu. […]
Klaim Gaji Dokter Spesialis Naik Rp30 Juta Itu Salah – Aceh Sahoe!
November 7, 2026[…] Masyarakat diimbau untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, terutama klaim yang mengatasnamakan kebijakan presiden. Sumber resmi seperti peraturan presiden dan keterangan kementerian terkait bisa menjadi rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baca juga: Klaim Prabowo Minta Listyo Sigit Dipenjara Seumur Hidup Palsu […]