Sunday, 22 November 2026
Nanggroe

Aliansi Pemuda Kritik Penanganan Banjir Pidie Jaya

Aliansi Pemuda Pidie Jaya menyoroti penanganan banjir di Pidie Jaya

Aliansi Pemuda Pidie Jaya mempertanyakan keseriusan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanganan banjir Pidie Jaya. Pemulihan pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya kembali menuai sorotan karena masyarakat masih berjibaku membersihkan lumpur, memulihkan lahan pertanian, dan menghadapi ancaman banjir susulan.

Sorotan itu disampaikan Aliansi Pemuda Pidie Jaya pada Jumat, 6 November 2026, seperti dilaporkan AtjehWatch. Di tengah masyarakat yang masih berkubang lumpur, aliansi meminta pemerintah membuka secara terang-benderang sejauh mana progres penanganan bencana yang sebenarnya sudah dicapai.

Perwakilan aliansi, Rizha, menegaskan penanganan bencana tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Setiap pekerjaan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari volume pekerjaan, lokasi, penggunaan anggaran, hingga dampak yang dirasakan masyarakat.

Aliansi meminta pemerintah menjelaskan apa saja yang sudah ditangani, berapa kilometer sungai yang telah dinormalisasi, serta berapa panjang tanggul yang benar-benar selesai dibangun. Aliansi juga mempertanyakan berapa hektare sawah masyarakat yang sudah dipulihkan dan berada di desa mana saja, agar tidak hanya ada klaim pekerjaan berjalan tanpa memperlihatkan data dan hasil nyata di lapangan.

Banjir Pidie Jaya dan Pertanyaan soal Tanggul

Sorotan lebih keras diarahkan pada pembangunan tanggul dan normalisasi sungai. Banjir susulan yang kembali terjadi di sejumlah desa justru memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pekerjaan yang selama ini diklaim pemerintah.

Rizha mempertanyakan bila tanggul sudah dibangun, mengapa banjir masih kembali terjadi, apakah konstruksinya sudah sesuai kebutuhan, dan apakah sungainya sudah benar-benar dinormalisasi. Menurutnya, jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai di atas laporan, tetapi masyarakat tetap menghadapi ancaman yang sama di lapangan.

Aliansi menilai pemerintah tidak boleh hanya menonjolkan sisi keberhasilan tanpa berani membuka persoalan yang belum terselesaikan. Publik membutuhkan laporan yang dapat diuji, bukan sekadar narasi positif yang dibangun melalui publikasi kegiatan. Transparansi harus mencakup data sebelum dan sesudah pekerjaan, volume fisik, lokasi, anggaran, serta hasil evaluasi.

Aliansi juga menggugat arah dan capaian kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya. Menurut Rizha, sejak awal menjabat hingga sekarang persoalan banjir seolah terus menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas, sementara masa jabatan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Ia mempertanyakan program prioritas apa yang telah diwujudkan dan perubahan apa yang sudah dirasakan masyarakat. Baca juga kabar Aceh lainnya di Komnas HAM Kirim Tim Pantau Kericuhan di Pidie.

Baca juga: Polemik Tambang Samadua, Bupati Aceh Didesak

Apa poin penting dari berita ini?

  • Aliansi Pemuda Pidie Jaya mempertanyakan keseriusan, transparansi, dan akuntabilitas Pemkab dalam penanganan banjir Pidie Jaya.
  • Aliansi meminta data nyata: hektare sawah yang dipulihkan, kilometer sungai yang dinormalisasi, dan panjang tanggul yang selesai dibangun.
  • Banjir susulan di sejumlah desa memunculkan pertanyaan soal efektivitas tanggul dan normalisasi sungai yang diklaim pemerintah.
  • Aliansi juga menggugat capaian Bupati dan Wakil Bupati yang sudah menjabat kurang lebih 1 tahun 8 bulan.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *