Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diungkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada November 2026 ikut memperkenalkan satu istilah teknologi yang sebelumnya jarang dikenal masyarakat luas, yaitu LIMS. Sistem inilah yang kini menjadi sorotan, karena diduga dipakai di luar prosedur yang semestinya dalam perkara tersebut.
Dalam perkembangan penyidikan, tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penyidik menduga praktik penyadapan itu berlangsung sejak 2025 hingga 2026, dengan sasaran nomor telepon yang diduga mencakup milik Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Lantas, apa sebenarnya LIMS itu? LIMS adalah singkatan dari Lawful Interception Management System, yaitu sistem manajemen yang digunakan untuk mengatur dan mendukung proses penyadapan komunikasi secara sah, atau yang dikenal dengan istilah lawful interception. Secara sederhana, LIMS dapat dipahami sebagai sistem yang membantu mengelola pemantauan komunikasi terhadap target tertentu berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Penting dipahami, LIMS bukan satu alat penyadap berbentuk perangkat fisik yang berdiri sendiri. Ia merupakan infrastruktur teknologi yang saling terhubung, mulai dari jaringan operator telekomunikasi, perangkat intersepsi, sistem pengelolaan, hingga pusat pemantauan milik aparat penegak hukum. European Telecommunications Standards Institute (ETSI), lembaga yang mengembangkan standar teknologi telekomunikasi internasional, menjelaskan bahwa lawful interception merupakan mekanisme yang memungkinkan penyedia layanan komunikasi mengumpulkan dan menyerahkan informasi komunikasi kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum.
Dalam praktiknya, lawful interception dapat mencakup pemantauan komunikasi telepon, pesan, maupun informasi terkait aktivitas komunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Cara kerjanya melibatkan beberapa tahapan dan pihak yang saling berkaitan. Pertama, aparat penegak hukum mengajukan permintaan penyadapan terhadap target tertentu berdasarkan kebutuhan penyelidikan atau penyidikan. Permintaan tersebut harus memiliki dasar kewenangan dan persetujuan dari otoritas yang ditentukan oleh hukum.
Kedua, penyedia layanan telekomunikasi menerima permintaan beserta otorisasi yang diperlukan. Identitas target kemudian diverifikasi sebelum fasilitas intersepsi diaktifkan. Ketiga, sistem jaringan membantu mengidentifikasi dan meneruskan informasi komunikasi yang menjadi sasaran pemantauan. Informasi tersebut dapat berupa isi komunikasi maupun data terkait komunikasi, bergantung pada ruang lingkup izin yang diberikan.
Keempat, informasi yang berhasil dikumpulkan diteruskan melalui saluran khusus menuju pusat pemantauan milik aparat penegak hukum untuk dianalisis sesuai kepentingan penyidikan. Standar ETSI membagi informasi tersebut menjadi dua kategori utama, yaitu Intercept Related Information (IRI) atau informasi terkait komunikasi, dan Content of Communication (CC) atau isi komunikasi. Dengan demikian, proses penyadapan tidak hanya berkaitan dengan mendengarkan percakapan telepon, tetapi juga dapat melibatkan pengumpulan informasi mengenai aktivitas komunikasi target.
Mengapa LIMS menjadi sorotan dalam kasus ini? Dalam kasus yang sedang bergulir di Indonesia, penyidik menduga sistem LIMS milik kepolisian digunakan untuk memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam daftar target penyadapan tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyebut tindakan tersebut diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan. Perbedaan antara penyadapan sah yang terikat prosedur dan dugaan penyalahgunaan fasilitas inilah yang kini menjadi inti penyidikan.
Apa poin penting dari berita ini?
- LIMS adalah singkatan dari Lawful Interception Management System, sistem manajemen untuk mengatur dan mendukung penyadapan komunikasi secara sah.
- Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diungkap Bareskrim Polri pada November 2026 membuat istilah LIMS menjadi sorotan.
- Tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
- LIMS bukan satu perangkat fisik, melainkan infrastruktur yang menghubungkan jaringan operator, perangkat intersepsi, sistem pengelolaan, dan pusat pemantauan.
- Proses lawful interception melibatkan permintaan aparat, otorisasi dan verifikasi target, penerusan informasi oleh jaringan, dan analisis di pusat pemantauan.
- Penyidik menduga sistem LIMS dipakai memasukkan nomor telepon ke daftar target tanpa prosedur verifikasi yang semestinya.


