Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem meminta pemerintah pusat menuntaskan tiga persoalan strategis Aceh, yakni tanah Blang Padang, dana otonomi khusus (Otsus), dan bendera Aceh. Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudy Abdurachman di Jakarta pada Senin, 2 November 2026.
Mualem tidak datang sendiri ke rapat tersebut. Ia didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli. Kehadiran tiga pimpinan daerah itu menunjukkan bahwa persoalan yang dibawa bukan sekadar aspirasi satu pihak, melainkan agenda bersama Pemerintah Aceh dan DPRA.
Ketiga persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian di Aceh. Tanah Blang Padang berkaitan dengan pemanfaatan dan status lahan yang menjadi perhatian publik Aceh. Dana Otsus menyangkut keberlanjutan dukungan fiskal khusus bagi Aceh, sementara bendera Aceh merupakan simbol daerah yang pengaturannya masih menunggu penyelesaian di tingkat pusat. Ketiganya menuntut keputusan pemerintah pusat karena penyelesaiannya berada di luar kewenangan pemerintah daerah semata.
Rapat koordinasi dengan Menko Polkam menjadi forum yang tepat untuk membawa persoalan-persoalan itu. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membidangi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga forum ini dapat menyatukan langkah pemerintah pusat dalam menindaklanjuti isu-isu Aceh yang bersifat lintas sektor.
Mengapa Mualem mengangkat ketiga isu itu secara bersamaan? Ketiganya sama-sama menyangkut hubungan Aceh dengan pemerintah pusat dan membutuhkan kepastian hukum serta kebijakan yang jelas. Dengan menyampaikannya dalam satu forum koordinasi, Pemerintah Aceh berharap ada tindak lanjut yang terukur, bukan sekadar pembahasan yang berulang tanpa ujung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian keputusan baru yang diumumkan menyusul rapat koordinasi tersebut. Namun permintaan yang disampaikan langsung oleh gubernur bersama wakil gubernur dan ketua DPRA menandai keseriusan Aceh untuk mendorong penyelesaian tiga persoalan itu ke meja pemerintah pusat.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada tindak lanjut kementerian dan lembaga terkait di pusat. Bagi masyarakat Aceh, kepastian atas tanah Blang Padang, dana Otsus, dan bendera Aceh bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari kepastian atas hak dan identitas daerah yang telah lama diperjuangkan.
Apa poin penting dari berita ini?
- Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta pemerintah pusat menuntaskan tiga persoalan Aceh: tanah Blang Padang, dana Otsus, dan bendera Aceh.
- Permintaan disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Menko Polkam Dudy Abdurachman di Jakarta pada Senin, 2 November 2026.
- Mualem didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah dan Ketua DPRA Zulfadhli dalam rapat tersebut.
- Ketiga persoalan itu membutuhkan keputusan pemerintah pusat karena berada di luar kewenangan pemerintah daerah semata.
- Belum ada rincian keputusan baru yang diumumkan menyusul rapat koordinasi tersebut.
