Sebuah foto yang beredar di Facebook dan mengklaim Kementerian Agama (Kemenag) melarang pemasangan salib dan ornamen keagamaan lainnya di makam dinyatakan palsu oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax). Foto itu diunggah oleh akun Facebook bernama Aksara Nusa pada Sabtu, 20 Oktober 2026, dan menampilkan poster yang disebut sebagai aturan terbaru tentang tata tertib pemakaman, lengkap dengan logo Kementerian Agama.

Poster yang beredar itu memuat tiga poin utama. Pertama, makam umum dilarang menggunakan simbol keagamaan, dan hanya diperbolehkan mencantumkan nama dan tanggal. Kedua, penggunaan salib dan ornamen khusus Nasrani dibatasi, dan hanya boleh digunakan di makam khusus keagamaan. Ketiga, pemilihan tipe nisan yang dianjurkan adalah tipe standar, sesuai pedoman tata kota dan estetika. Di bagian bawah poster itu tertulis kesimpulan bahwa Kementerian Agama melarang penggunaan makam bergambar salib dan ornamen keagamaan sejenis di makam umum, demi ketertiban umum dan kerukunan antarumat beragama.

Hingga Selasa, 27 Oktober 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 4 tanda suka dan telah dibagikan 1 kali, menurut catatan TurnBackHoax. Jumlah itu terbilang kecil, tetapi poster yang tampil menyerupai dokumen resmi tetap berisiko menyesatkan, karena formatnya yang rapi, penggunaan logo instansi, dan bahasa yang menyerupai edaran pemerintah dapat membuat pembaca mengira aturan itu benar-benar ada.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo menelusuri klaim itu dengan memasukkan kata kunci “Kemenag larang penggunaan salib dan ornamen keagamaan di makam umum” ke mesin pencari Google. Hasilnya, tidak ditemukan dokumen atau pengumuman resmi yang dapat mengonfirmasi bahwa Kementerian Agama menerbitkan edaran tersebut. Tidak ada surat edaran yang dapat ditunjukkan, tidak ada nomor surat, tidak ada tanggal penerbitan, dan tidak ada dokumen pendukung yang menyertai poster itu.

Sebagai pembanding, TurnBackHoax mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Aturan itu mengatur bahwa tempat pemakaman umum disediakan bagi seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan agama, bangsa, atau kewarganegaraan. Pengaturan tempat pemakaman umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan situasi, kondisi, serta adat istiadat setempat.

Selain itu, pengaturan teknis mengenai pemakaman juga tercantum dalam peraturan daerah. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, yang mengatur penyelenggaraan pemakaman, termasuk jenis tempat pemakaman, tata cara pemakaman, serta pengelolaannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan teknis pemakaman perlu diperiksa melalui peraturan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, bukan melalui poster yang tidak disertai nomor surat, tanggal penerbitan, atau dokumen pendukung.

Kesimpulan TurnBackHoax tegas: tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut, sehingga unggahan berisi klaim “Kemenag larang pemasangan salib dan ornamen keagamaan lainnya di makam” adalah konten palsu, atau fabricated content. Dengan kata lain, edaran yang diklaim itu tidak terbukti pernah diterbitkan, dan posternya dibuat menyerupai dokumen resmi tanpa dasar dokumen yang sah.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa tampilan resmi saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran sebuah aturan. Sebelum mempercayai poster yang mengatasnamakan instansi pemerintah, ada baiknya memeriksa kanal resmi instansi tersebut, menanyakan nomor dan tanggal suratnya, dan mencari peraturan yang benar-benar diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Bila tidak ada satu pun jejak dokumen resmi yang ditemukan, klaim itu patut diragukan dan tidak perlu disebarkan lebih lanjut.

Apa poin penting dari berita ini?

• Foto dari akun Facebook Aksara Nusa pada 20 Oktober 2026 mengklaim Kemenag menerbitkan aturan terbaru yang melarang salib dan ornamen keagamaan di makam umum.
• Poster itu memuat tiga poin, yaitu makam umum dilarang memakai simbol keagamaan, salib dan ornamen khusus Nasrani hanya boleh di makam khusus keagamaan, dan tipe nisan yang dianjurkan adalah tipe standar.
• Penelusuran TurnBackHoax tidak menemukan dokumen atau pengumuman resmi yang mengonfirmasi bahwa Kementerian Agama menerbitkan edaran tersebut.
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 mengatur tempat pemakaman umum disediakan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, dan pengaturannya dilaksanakan pemerintah daerah dengan memperhatikan adat istiadat setempat.
• TurnBackHoax menyimpulkan unggahan itu adalah konten palsu, karena edarannya tidak terbukti pernah diterbitkan dan posternya tidak disertai nomor surat, tanggal penerbitan, atau dokumen pendukung.