Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekali ratusan tim penilai dan fasilitator lapangan di Banda Aceh untuk memverifikasi calon lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Pembekalan teknis intensif itu berlangsung di Hotel Mekkah, Banda Aceh, pada 26 hingga 30 Oktober 2026, dan diselenggarakan oleh Satuan Tugas Penyiapan dan Perencanaan KNMP 2027.

Langkah ini diambil agar proses verifikasi calon lokasi berjalan objektif, transparan, dan berdasarkan data faktual. Ketepatan penentuan lokasi menjadi faktor penting, sebab pembangunan kawasan nelayan tidak hanya dinilai dari infrastrukturnya, melainkan juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat nelayan.

Program KNMP merupakan salah satu program prioritas nasional yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Program ini mencakup penataan kawasan, penguatan kelembagaan ekonomi nelayan, peningkatan layanan dasar, serta modernisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap.

Dalam pembekalan tersebut, tim penilai yang berasal dari unsur lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi dibekali pemahaman mengenai enam kriteria utama penilaian kesiapan calon lokasi. Kriteria pertama berkaitan dengan basis masyarakat nelayan dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan, yang dipakai untuk melihat kesesuaian karakteristik sosial ekonomi masyarakat dengan sasaran program.

Kriteria kedua menyangkut kesiapan kelembagaan ekonomi, termasuk legalitas, akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta aktivitas unit usaha yang dijalankan. Kriteria ketiga menitikberatkan pada status dan kondisi lahan, meliputi kejelasan kepemilikan, status lahan yang clean and clear, serta kesesuaian pemanfaatannya dengan rencana tata ruang wilayah.

Kriteria keempat mencakup ketersediaan layanan dasar, terutama pasokan listrik selama 24 jam dengan kapasitas tiga fase serta ketersediaan air bersih. Kriteria kelima berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana perikanan yang telah tersedia beserta tingkat pemanfaatannya. Adapun kriteria keenam mencakup penerimaan masyarakat, komitmen pemerintah daerah, dan dukungan para pemangku kepentingan.

Selain keenam kriteria itu, peserta juga dibekali materi mengenai penyamaan persepsi indikator penilaian, penggunaan instrumen verifikasi, pengisian kuesioner, serta metode pengumpulan dan validasi data lapangan. Mereka dilatih memvalidasi bukti dokumen, memeriksa keabsahan dokumen hukum, melakukan observasi lapangan dengan koordinat geotagging, serta melakukan triangulasi data dari berbagai sumber.

Pembekalan ini dilatarbelakangi evaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Ketepatan data awal, kejelasan status lahan, dan kesiapan kelembagaan lokal menjadi sejumlah aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pembangunan dan operasionalisasi program di lapangan.

Kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur, antara lain tenaga ahli pusat, fasilitator pendamping daerah, perwakilan dinas kelautan dan perikanan, serta tim verifikator lapangan dari wilayah sasaran KNMP. Keterlibatan berbagai unsur itu diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyiapkan calon lokasi sekaligus mengidentifikasi potensi kendala sebelum pembangunan dilaksanakan.

Proses pembekalan dirancang secara interaktif melalui pemaparan kebijakan dan kerangka regulasi teknis, simulasi pengisian instrumen penilaian, pembahasan kasus lapangan, serta diskusi kelompok terarah. Dalam forum diskusi, peserta membahas berbagai kemungkinan hambatan, mulai dari persoalan legalitas lahan dan kesiapan infrastruktur dasar hingga dinamika kelembagaan koperasi dan badan usaha milik desa.

Evaluasi pemahaman juga dilakukan untuk memastikan peserta menguasai instrumen penilaian dan mampu menerapkannya secara mandiri saat bertugas di daerah. Dalam pelaksanaan verifikasi, tim penilai dan fasilitator ditekankan untuk menjaga ketelitian, objektivitas, dan integritas. Setiap skor penilaian harus didasarkan pada bukti dokumen yang sah, hasil observasi lapangan, serta konfirmasi langsung dengan informan kunci di tingkat desa dan kabupaten.

Tim juga diingatkan agar tidak mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi semata. Seluruh informasi yang digunakan dalam penilaian perlu diperiksa dan dibandingkan dengan sumber data lain untuk memastikan keakuratan hasil verifikasi, karena hasil penilaian akan menjadi salah satu dasar menentukan kelayakan calon lokasi program KNMP 2027.

Setelah pembekalan, tim penilai dan fasilitator dijadwalkan melaksanakan verifikasi langsung terhadap calon lokasi KNMP di berbagai daerah sasaran. Kegiatan lapangan meliputi survei dan peninjauan kondisi fisik lokasi, wawancara dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, pengisian instrumen penilaian, serta pengumpulan bukti berupa dokumentasi foto dan koordinat geotagging.

Tim juga akan memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan penyelesaian dokumen pendukung, memperkuat kesiapan kelembagaan pengelola, serta merumuskan langkah tindak lanjut terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan. Hasil verifikasi itu diharapkan menjadi landasan penyusunan rekomendasi lokasi yang memenuhi persyaratan dan siap mendukung pelaksanaan program.

KKP menargetkan program KNMP 2027 dapat mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Melalui penyiapan lokasi yang terukur dan berbasis bukti, program ini diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik kawasan pesisir, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi, kelembagaan usaha, dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pembekalan tersebut berada dalam lingkup program KKP yang dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan keterlibatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Lotharia Latif, serta Ketua Satgas Tenaga Ahli Menteri Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohamad Abdi.

Apa poin penting dari berita ini?

Ringkasan singkat dari isi artikel di atas:

• Kementerian Kelautan dan Perikanan membekali ratusan tim penilai dan fasilitator di Banda Aceh untuk memverifikasi calon lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih 2027.
• Pembekalan teknis intensif itu berlangsung di Hotel Mekkah, Banda Aceh, pada 26 hingga 30 Oktober 2026.
• Tim penilai dibekali enam kriteria utama, mulai dari basis masyarakat nelayan hingga penerimaan masyarakat dan komitmen pemerintah daerah.
• Peserta dilatih memvalidasi bukti dokumen, memeriksa keabsahan dokumen hukum, melakukan observasi lapangan dengan koordinat geotagging, serta triangulasi data.
• Setelah pembekalan, tim dijadwalkan turun ke lapangan untuk survei, wawancara, dan pengumpulan bukti sebelum rekomendasi lokasi disusun.