Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra (Satgas PRR), membuka rapat koordinasi di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Rapat itu membahas progres pemulihan dan mitigasi banjir susulan di Sumatra.
Banjir dan longsor pada November 2025 di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan, berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun, 2026 hingga 2028, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan melibatkan 33 kementerian/lembaga dan rencana induk yang memuat 11.520 kegiatan.
Progres yang dicapai antara lain lebih dari dua juta pengungsi telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya, dan tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda. Jalan dan jembatan pada umumnya sudah berfungsi kembali berkat kerja Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan pihak lain, meski sebagian jembatan daerah masih memerlukan penanganan, antara lain karena bencana susulan kembali merusaknya. Aktivitas pemerintahan di Aceh Tamiang yang sempat terganggu endapan lumpur sudah kembali berjalan, layanan seluler pulih, dan sebagian besar layanan kesehatan beroperasi, kecuali enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara yang masih perlu ditangani.
Tantangan yang masih dihadapi adalah curah hujan tinggi di Sumatra bagian utara dan barat. Banjir susulan terjadi di Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang, dan kembali merusak jalan serta jembatan. Tito menilai risiko banjir meningkat antara lain karena sedimentasi di 137 sungai yang menjadi target normalisasi, sehingga kapasitas sungai berkurang dan hujan deras mudah meluap.
Karena itu, Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sungai yang terdampak sedimentasi. Penanganan yang cepat diharapkan memutus pola kerusakan berulang, sehingga infrastruktur yang sudah dipulihkan tidak kembali rusak setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut.



Mahasiswa Demo di DPRK Aceh Barat soal Banjir Sumatra
October 26, 2026[…] Aksi tersebut digelar pada Senin, 26 Oktober 2026. Para mahasiswa menyampaikan aspirasinya langsung di depan kantor DPRK Aceh Barat, dengan membawa tuntutan agar status bencana nasional segera ditetapkan untuk banjir Sumatra. […]