Kementerian Pertanian menargetkan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 100 ribu hektare pada 2026. Langkah ini disiapkan sebagai bantalan bagi petani padi yang usahanya makin rentan terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Target itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui keterangan yang diterima di Makassar pada Minggu, 25 Oktober 2026. Dalam keterangan tersebut, ia menyebut keberlanjutan produksi pertanian masih menjadi tantangan besar, sehingga risiko usaha tani perlu ditekan lewat perlindungan asuransi.
Skema yang direncanakan mematok premi Rp180 ribu per hektare untuk satu musim tanam. Menurut rilis yang sama, pemerintah menanggung Rp140 ribu dari premi itu, sedangkan petani membayar Rp36 ribu per hektare. Angka-angka tersebut dituliskan apa adanya sesuai rilis, tanpa penyesuaian perhitungan di luar keterangan resmi itu.
Agar perlindungan berjalan, pendataan petani harus akurat, pendaftaran dibuat mudah, dan verifikasi kerusakan serta pembayaran klaim dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Asuransi saja tidak cukup: pendampingan itu harus berjalan bersama pembangunan irigasi, penyediaan benih, pengelolaan air, pemanfaatan teknologi, dan pendampingan petani di lapangan.
Pesan utama dari keterangan tersebut adalah petani tidak boleh menanggung risiko iklim sendirian. Ketika ada jaminan atas risiko yang ditanggung program, petani punya kemampuan untuk kembali berproduksi setelah terdampak, dan dorongan untuk meningkatkan produksi menjadi lebih kuat. Pada gilirannya, hal itu membuka peluang memperluas pasar serta menambah nilai tambah hasil pertanian.
Keterangan yang sama juga mengingatkan bahwa kebijakan ekspor pangan harus tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Jenis beras, sumber pasokan, perizinan, dan dampaknya terhadap stok domestik perlu dipertimbangkan sebelum beras dikirim ke luar negeri. Sebagai konteks, pada Agustus 2026 disebutkan Indonesia mengirim 1.000 ton beras ke Malaysia dan 2.280 ton ke Arab Saudi untuk kebutuhan jemaah haji.
Sumber: ANTARA, Kementan targetkan fasilitasi AUTP 100 ribu hektare pada 2026 (Suriani Mappong, 26 Oktober 2026).
