JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi menandatangani kerja sama pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Penandatanganan itu berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikannya di Balai Kota Jakarta pada hari yang sama.

Pramono menyebut pembahasan kerja sama itu berjalan baik, tanpa drama, dan selesai tepat waktu. Ia berharap kesepakatan ini menjadi awal yang baik bagi kedua daerah untuk menyelesaikan persoalan sampah, dan Pemprov DKI akan memenuhi semua kesepakatan yang ditandatangani, terutama kewajiban yang harus dijalankan tepat waktu.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta yang mendukung proses kerja sama tersebut. Pengelolaan sampah, menurutnya, harus memperhatikan keterkaitan antara TPST Bantargebang dan tempat pembuangan akhir Sumur Batu di Kota Bekasi, dan kedua wilayah juga akan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi.

Dalam waktu dekat, DKI Jakarta dan Kota Bekasi akan memiliki pembangkit listrik tenaga sampah. Pemprov DKI sedang memfinalisasi rencana pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) bersama Danantara, yang direncanakan berada di kawasan Bantargebang, bersebelahan dengan TPST yang dikelola Pemprov DKI.

Dari sisi Kota Bekasi, Wali Kota Tri Adhianto menyebut kesepakatan ini sebagai momentum penting setelah sekitar lima tahun pembahasan. Persoalan sampah Jakarta dan Bekasi saling berkaitan dan membutuhkan penanganan bersama, termasuk timbunan yang sudah menumpuk selama puluhan tahun.

Perkiraan timbunan sampah yang disebutkan mencapai 80 juta ton di Jakarta dan 25 juta ton di Bekasi. Dengan skala sebesar itu, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga kerja sama lintas daerah menjadi kebutuhan.

Sumber: detikNews. Baca berita aslinya di sini: DKI-Bekasi Sepakat Kelola Sampah Bantargebang, Pramono: Tak Ada Drama-drama.