Ratusan PPPK Paruh Waktu Gayo Lues Minta Gaji Diusulkan dari APBN

Lebih dari 400 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) Kabupaten Gayo Lues mendatangi gedung DPRK setempat di Blangkejeren, Jumat, 23 Oktober 2026. Mereka ditemui pimpinan dan anggota dewan, Plt Sekda, Kepala BKPSDM, serta pihak terkait lainnya.

Mereka menyampaikan keluhan soal minimnya gaji serta masukan agar gaji PPPK PW diusulkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Aliansi PPPK PW Gayo Lues, Aramiko Jaya, menyampaikan tiga permintaan: peralihan PPPK PW ke penuh waktu, peralihan gaji dari APBD ke APBN, dan kesejahteraan PW tahun 2027.

Menurut Aramiko Jaya, pengusulan status paruh waktu menjadi penuh waktu bertujuan mengurangi beban pemerintah daerah, karena selama ini gaji PPPK Paruh Waktu dibebankan kepada anggaran daerah. Menurut pemahaman mereka, PPPK guru dan tenaga kesehatan akan dibebankan gajinya dari APBN, sehingga ada peluang mengusulkan penuh waktu pada 2027 tanpa menambah beban daerah, khususnya untuk PPPK PW tenaga teknis.

Dasar yang dikutip dalam aspirasi itu antara lain Permenpan-RB Nomor 9 Tahun 2026 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta surat Kementerian Dalam Negeri tentang permintaan data pemerintah daerah. Pimpinan dan anggota dewan bersama Plt Sekda dan kepala dinas menyambut baik kedatangan mereka dan menyatakan keluh kesah itu akan ditindaklanjuti.

Sumber: PortalSatu