BANDA ACEH — Pemerintah mempercepat pembangunan 21.228 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh dengan nilai total Rp6,07 triliun. Proyek relokasi ini ditargetkan berjalan pada 2026–2027 agar para penyintas segera menempati rumah yang aman dan layak huni.

Foto ilustrasi: Pexels.

Siapa yang menangani percepatan ini? Percepatan ini dikawal Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh. Kepala Pos Komando Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa setiap tahapan — mulai dari pemilihan penyedia jasa, penandatanganan kontrak, mobilisasi lapangan, hingga pelaksanaan konstruksi — terus dikawal secara ketat agar target tercapai.

Bagaimana progresnya sejauh ini? Hingga 21 Oktober 2026, rata-rata progres fisik pembangunan baru mencapai 1,52 persen, dengan serapan anggaran Rp125,39 miliar atau 7,14 persen. Meski masih rendah, Satgas menargetkan serapan melonjak hingga 95,07 persen pada akhir Desember 2026 seiring percepatan mobilisasi di lapangan.

Berapa alokasi tahun 2026? Pada tahun anggaran 2026, alokasi yang berjalan mencakup 6.220 unit huntap senilai Rp1,76 triliun. Wilayahnya meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, dan Lhokseumawe. Sisanya dilanjutkan pada tahapan berikutnya hingga total 21.228 unit terpenuhi.

Mengapa percepatan ini mendesak? Para penyintas bencana membutuhkan rumah yang aman dan layak huni sesegera mungkin, bukan sekadar janji pembangunan. Karena itu, pemerintah menempatkan percepatan huntap sebagai prioritas pemulihan, dengan pengawasan melekat pada setiap kontraktor dan lokasi pembangunan.

Ke depan, capaian akhir tahun menjadi ujian bagi percepatan ini: apakah mobilisasi yang dikawal ketat mampu mengubah progres 1,52 persen menjadi mendekati target 95 persen, dan apakah ribuan keluarga penyintas benar-benar bisa pindah ke huntap sesuai jadwal.

Sumber: Kanal Aceh. Baca berita asli di sini.