JAKARTA — PDI Perjuangan mengusulkan agar lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilarang dimanfaatkan menjadi kebun, termasuk kebun kelapa sawit. Usulan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam acara Merah Muda Fest: Menyongsong 100 Tahun Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/10/2026).
Hasto mengaitkan usulan itu dengan pengalaman Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam menangani karhutla. Menurutnya, kebakaran yang berulang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan tata ruang yang keliru. Selama lahan bekas terbakar masih bisa berubah menjadi kebun, insentif untuk membakar lahan akan terus ada.
Mengapa larangan ini diusulkan? Karena ada dugaan kebakaran sengaja dilakukan sebagai jalan mengubah lahan hutan menjadi perkebunan. Praktik semacam itu bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi, bahkan memicu kritik dari negara tetangga yang ikut terdampak asap. Larangan alih fungsi lahan bekas terbakar dimaksudkan untuk memutus rantai insentif tersebut.
Bagaimana usulan itu dirancang? Hasto mengusulkan kebijakan tata ruang yang mencakup moratorium hutan, reforestasi atau penanaman kembali lahan dan hutan yang terbakar, penegakan hukum yang tegas beserta sanksi bagi pelanggar, serta perencanaan mitigasi yang disiapkan setidaknya lima bulan sebelum musim kemarau. Rangkaian itu dimaksudkan agar pencegahan berjalan sebelum api muncul, bukan hanya pemadaman setelah kebakaran meluas.
Perlu dicatat, usulan ini masih berupa rekomendasi kebijakan, bukan aturan baru yang sudah berlaku. Langkah berikutnya ada pada perubahan kebijakan pemerintah dan penguatan pencegahan serta penegakan hukum di lapangan. Bila larangan ini diadopsi, lahan bekas karhutla harus dipulihkan sebagai hutan, bukan dibuka sebagai kebun.
Foto: detikcom. Sumber: detikcom — https://news.detik.com/berita/d-8723564/pdip-usul-larangan-lahan-terdampak-karhutla-jadi-kebun-termasuk-sawit
