JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa bantuan senilai Rp480 miliar disalurkan bagi 44 kabupaten dan kota di tujuh provinsi, sebagai bagian dari total Bantuan Presiden senilai Rp1,24 triliun untuk penanganan karhutla.

Penyaluran ini diumumkan pada Minggu (25/10/2026), di tengah upaya pemerintah mengendalikan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Bantuan tersebut ditujukan untuk memperkuat penanganan di daerah yang paling terdampak.

Mengapa bantuan ini diperlukan? Karhutla menimbulkan dampak berlapis: lahan dan hutan rusak, kualitas udara memburuk hingga mengganggu kesehatan dan aktivitas warga, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat sekitar. Daerah yang menjadi langganan karhutla membutuhkan dukungan anggaran yang cepat agar pemadaman dan pencegahan bisa berjalan tanpa menunggu proses birokrasi yang panjang.

Bagaimana bantuan ini bekerja? Dana Bantuan Presiden disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang wilayahnya terdampak karhutla. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung operasi penanganan di lapangan, mulai dari pemadaman, patroli pencegahan, hingga pemulihan awal wilayah yang terbakar. Penyaluran ke 44 kabupaten dan kota di tujuh provinsi menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan secara terkoordinasi lintas daerah, bukan hanya di satu titik.

Karhutla sendiri tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemadaman. Pencegahan menjadi kunci: pengawasan lahan rawan, penegakan hukum terhadap pembakaran, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat sebelum musim rawan tiba.

Dengan tambahan bantuan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak lebih cepat dan lebih kuat dalam menghadapi karhutla. Harapannya, jumlah titik api bisa ditekan, kabut asap bisa dikendalikan, dan warga di wilayah terdampak bisa kembali beraktivitas dengan aman.

Sumber: Sindonews. Baca berita asli di sini.