Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegur para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak membebani Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan tugas-tugas dari OPD. Teguran itu disampaikan setelah beban program PKK belakangan menjadi buah bibir di tengah masyarakat.

Agustina menduga beban yang menjadi perbincangan itu muncul ketika PKK menerima limpahan tugas dari OPD. Ia menyampaikan bahwa dalam pertemuan selama dua hari berturut-turut, pesan pertamanya kepada para kepala OPD adalah jangan memberi beban kepada PKK, dan kurangi beban yang selama ini ditanggung PKK.

Menurut Agustina, kegiatan PKK yang bersifat partisipatif dan sukarela tidak boleh diubah menjadi kewajiban. Jika kegiatan sukarela berubah menjadi kewajiban, hal itu dapat menimbulkan tuntutan dan kewajiban lanjutan bagi para kader.

Sejumlah persoalan yang disebut dalam pemberitaan antara lain dugaan kewajiban memakai seragam PKK disertai denda, serta dugaan kewajiban menyetor botol bekas ke bank sampah dengan denda bila tidak dipenuhi. Agustina mempertanyakan di mana sebenarnya denda-denda tersebut terjadi.

Ia juga mempertanyakan pelibatan kader PKK dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Menurutnya, program tersebut sudah memiliki petugas sendiri yang menerima insentif atas tugas itu, sehingga tidak perlu dibebankan kepada kader PKK.

Teguran Agustina ini menegaskan batas antara dukungan dan beban. PKK, sebagai gerakan yang bertumpu pada partisipasi warga, dinilai akan lebih bermanfaat bila kegiatannya dijalankan secara sukarela, tanpa berubah menjadi kewajiban administratif yang membebani para kadernya.

Sumber: JPNN. Baca selengkapnya di: JPNN — Agustina Ungkap Buah Bibir Program PKK Akibat Beban Tugas OPD.