Meulaboh — Sebanyak 120 ribu masyarakat di enam kabupaten wilayah pantai barat selatan Aceh menyatakan setuju dan siap mengawal lahirnya Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). Aspirasi itu kembali dideklarasikan di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, pada Sabtu siang (24/10/2026).
Ketua Tim Lobbi KP3 ABAS Aceh-Jakarta, H Ramli MS, mengatakan hampir seluruh masyarakat yang ditemui timnya menyambut baik rencana pemekaran tersebut. Tercatat, sekitar 120.000 tim sudah siap siaga mengawal proses pembentukan daerah otonom baru itu.
“KP3 ABAS memastikan bahwa hampir seluruh masyarakat yang ditemui tidak ada yang menolak lahirnya Provinsi ABAS. Mereka menyambut baik rencana pemekaran ini,” kata Ramli MS kepada wartawan di Meulaboh, Sabtu.
Meski dukungan menguat, Ramli mengakui realisasi pemekaran kini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Pihaknya berharap Presiden Republik Indonesia beserta jajaran pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Aceh Barat Selatan demi keadilan dan kemajuan bersama.
Panitia Pemantau dan Pengkaji Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) sendiri terus menggenjot upaya pembentukan daerah otonom baru demi pemerataan pembangunan. Tim itu telah berkunjung ke enam kabupaten di wilayah Aceh Barat dan Selatan serta berdiskusi intensif dengan tokoh ulama, tokoh masyarakat, bupati, hingga sekretaris daerah di masing-masing kabupaten. Dari rangkaian kunjungan itu, seluruh pihak menyatakan sepakat dan mendukung penuh pemekaran demi mempercepat roda pembangunan.
Alasan utamanya, kata Ramli, adalah ketertinggalan wilayah barat-selatan di berbagai sektor, terutama infrastruktur jalan. Ia menilai ketimpangan keadilan keuangan pembangunan menjadi pemicunya: dana dari provinsi kerap dikembalikan ke pusat dalam jumlah fantastis setiap tahun, sementara wilayah barat-selatan minim mendapat porsi prioritas. Ia mencontohkan perjalanan darat menuju Kabupaten Aceh Singkil yang sangat jauh dan menyedihkan kondisi infrastrukturnya.
Ramli juga berkaca pada Papua yang kini telah dimekarkan dari dua provinsi menjadi enam provinsi. Menurutnya, luasnya wilayah Aceh — dengan waktu tempuh belasan jam, bahkan hingga 17 jam perjalanan darat menuju ibu kota provinsi — menjadi hambatan besar bagi efektivitas pelayanan publik dan kesuksesan pembangunan.
“Di pulau Jawa, jarak tempuh tiga jam saja sudah bisa melintasi satu provinsi, sementara di Aceh perjalanan menuju ibu kota provinsi bisa memakan waktu hingga belasan jam, atau ada yang 17 jam perjalanan darat, ini sangat jauh,” katanya.
Jika pemekaran terwujud, nantinya akan lahir provinsi baru beserta kelengkapannya: kantor gubernur, komite peralihan Aceh (KPA) barat selatan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Barat Selatan yang baru. KP3 ABAS berharap kehadiran provinsi baru itu mampu melengkapi kekuatan serta mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa lalu.
Sumber: ANTARA News Aceh. Baca berita aslinya di aceh.antaranews.com.
