Sunday, 22 November 2026
Lingkungan

Aksi Iklim COP31: Masyarakat Adat Desak Pengakuan Hak

Masyarakat adat menjaga hutan, aktor utama aksi iklim COP31 tanpa pasar karbon

Aksi iklim COP31 didorong tanpa pasar karbon oleh masyarakat adat dan komunitas lokal, yang menuntut pengakuan hak atas tanah dan wilayah adat menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turkiye, pada 9-20 November 2026.

Konservasi alam lewat kearifan lokal dan sistem kepercayaan leluhur yang selama ini turun-temurun, justru tak menjadi jaminan hak mereka terpenuhi. Aksi iklim yang dilakukan masyarakat adat dan komunitas lokal justru hanya menjadi bahan promosi pemerintah dalam transaksi pasar karbon, dengan klaim untuk mencapai target penurunan emisi global.

Skema pasar karbon ini justru berisiko memicu perampasan lahan dan marginalisasi masyarakat adat dan lokal, serta memfasilitasi praktik greenwashing. Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional, mengatakan perdagangan karbon bukanlah solusi, melainkan proyek meraup keuntungan semata yang memanfaatkan krisis iklim.

Skema ini, katanya, memberikan jalan bagi negara atau perusahaan perusak dan pencemar alam untuk terus memproduksi emisi dengan cara membeli kredit karbon atau carbon offset, bukan melakukan pengurangan emisi nyata di sumbernya.

Pasal 6.8 Perjanjian Paris 2015 mengakomodasi para pihak untuk mendukung aksi iklim tanpa melibatkan transaksi karbon atau operasi timbal balik. Pasal itu memfasilitasi dukungan pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas untuk memperkuat ambisi mitigasi, adaptasi, pembangunan berkelanjutan, hingga pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi antar sektor.

Menjelang COP31, dari 7 inisiatif Non-Market Approaches (NMA) yang terdaftar, tak satu pun proyek berbasis pada pengakuan hak tenurial atas tanah dan wilayah adat, perlindungan hutan alam berbasis tata kelola komunitas, pemberdayaan, serta hak-hak masyarakat adat dan lokal.

“Masyarakat selalu diperhadapkan setuju atau tidak terhadap perdagangan karbon. Lalu kemudian negara memaksakan untuk membuat perdagangan karbon bisa diterima, harus adil dan yang menerima manfaatnya harus masyarakat. Tapi sejak awal sebenarnya tidak ada yang adil dari perdagangan karbon,” kata Uli dalam diskusi publik COP-Versation “Mengakui Mereka yang Menjaga” di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Uli bilang, padahal 70 persen tutupan hutan dengan kondisi terbaik saat ini berada di wilayah adat dan kelola rakyat. Namun, nasib masyarakat seolah terabaikan dan ruang ekologi semakin krisis karena solusi palsu yang dipaksakan terus bergulir.

“Kita selalu bertanya-tanya, kenapa masyarakat yang selama ini menjaga hutan tidak pernah diakui aksinya, baik sebagai aksi adaptasi maupun mitigasi? Sehingga ketika orang membicarakan soal pendanaan iklim, uang itu tidak pernah sampai kepada mereka yang menjaga. Uang justru mengalir kepada mereka yang merusak,” ujarnya.

Uli mengatakan, skema pendanaan iklim global berbasis capaian atau results based payment (RBP) dan mekanisme pasar karbon bias sentralistis serta tidak adil. Karena itu, perlu mendorong Pasal 6.8 sebagai mekanisme pendanaan iklim yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat penjaga lingkungan. Baca juga: Karhutla Kutai Timur: Australia Bantu Padamkan dari Udara.

Aksi Iklim COP31 Tanpa Pasar Karbon, Apa Alasannya?

Aksi iklim COP31 tanpa pasar karbon didorong karena perdagangan karbon dinilai bukan solusi, melainkan proyek meraup keuntungan yang membiarkan perusak alam terus memproduksi emisi dengan membeli kredit karbon. Sebagai gantinya, masyarakat adat mendorong Pasal 6.8 Perjanjian Paris sebagai mekanisme pendanaan iklim yang lebih adil dan berpihak kepada mereka yang menjaga hutan.

Dengan 70 persen tutupan hutan terbaik berada di wilayah adat dan kelola rakyat, pengakuan hak tenurial atas tanah dan wilayah adat menjadi tuntutan utama menjelang COP31 di Antalya.

Baca juga: 38 Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Hari Ini

Apa poin penting dari berita ini?

  • Aksi iklim COP31 didorong tanpa pasar karbon, dengan tuntutan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat.
  • Perdagangan karbon dinilai berisiko memicu perampasan lahan, marginalisasi masyarakat adat, dan praktik greenwashing.
  • Pasal 6.8 Perjanjian Paris 2015 memungkinkan dukungan aksi iklim tanpa transaksi karbon, lewat pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.
  • Dari 7 inisiatif Non-Market Approaches yang terdaftar menjelang COP31, tak satu pun berbasis pengakuan hak tenurial atas tanah dan wilayah adat.
  • Sebanyak 70 persen tutupan hutan dengan kondisi terbaik saat ini berada di wilayah adat dan kelola rakyat.
Redaksi Aceh Sahoe

Redaksi Aceh Sahoe

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *