Pemerintah Aceh merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2027 sebesar Rp10,37 triliun. Rancangan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Senin, 26 Oktober 2026. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRA, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.
Tema pembangunan Aceh 2027 adalah percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Tema ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi, menekan kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah.
Penyusunan rancangan APBA 2027 mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2026. Dokumen itu juga menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2025–2029.
Sepuluh prioritas pembangunan yang diusung antara lain penguatan pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh, penanggulangan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam serta kemaritiman, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital terpadu, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Dari sisi angka, pendapatan daerah direncanakan Rp10,01 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Aceh Rp2,98 triliun, pendapatan transfer Rp7,03 triliun, dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah Rp2,09 miliar. Belanja daerah direncanakan Rp10,37 triliun, meliputi belanja operasi Rp8,14 triliun, belanja modal Rp570,79 miliar, belanja tidak terduga Rp41,31 miliar, dan belanja transfer Rp1,62 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja, sekitar Rp360 miliar, direncanakan ditutup dari penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Setelah nota keuangan disampaikan, rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2027 itu diserahkan kepada DPRA untuk dibahas lebih lanjut.
