Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah mencapai Rp111.600 per kilogram dan telur ayam ras Rp29.350 per kilogram, berdasarkan data yang dilansir di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB. Data tersebut merupakan harga di tingkat pedagang eceran secara nasional.
Selain dua komoditas itu, PIHPS juga mencatat harga bawang merah Rp43.850 per kilogram dan bawang putih Rp43.550 per kilogram. Untuk beras, harga beras kualitas bawah I tercatat Rp16.300 per kilogram, kualitas bawah II Rp19.250 per kilogram, kualitas medium I Rp18.400 per kilogram, dan kualitas medium II Rp19.300 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas super I berada di harga Rp19.450 per kilogram dan super II Rp18.700 per kilogram.
Untuk kelompok cabai lainnya, cabai merah besar tercatat Rp73.900 per kilogram, cabai merah keriting Rp100.400 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp79.400 per kilogram. Adapun daging ayam ras segar tercatat Rp41.700 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp164.800 per kilogram, dan daging sapi kualitas II Rp155.200 per kilogram.
Harga komoditas berikutnya adalah gula pasir kualitas premium Rp20.600 per kilogram dan gula pasir lokal Rp19.200 per kilogram. Sementara itu, minyak goreng curah tercatat Rp20.700 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp25.400 per liter, dan kemasan bermerek II Rp24.150 per liter.
Harga pangan di tingkat eceran dipantau setiap hari karena pergerakannya langsung dirasakan rumah tangga. Cabai, telur, beras, dan minyak goreng merupakan bahan pokok yang hampir selalu ada dalam belanja harian, sehingga kenaikan pada salah satu komoditas saja sudah cukup memengaruhi pengeluaran keluarga.
Pergerakan harga cabai rawit merah sendiri dikenal fluktuatif karena sangat dipengaruhi pasokan dari sentra produksi dan kondisi cuaca. Ketika pasokan tersendat, harga di pasar eceran bisa melonjak dalam waktu singkat. Sebaliknya, saat panen melimpah, harga bisa turun dengan cepat. Karena itu, pemantauan harga harian menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku pasar untuk menilai apakah pasokan berjalan normal atau perlu intervensi.
Bagi konsumen, data harga acuan seperti ini dapat menjadi patokan saat berbelanja, sedangkan bagi pedagang dan distributor, data tersebut membantu membaca arah pasar. Pemerintah daerah juga dapat memakai data harga pangan untuk memutuskan langkah stabilisasi, misalnya melalui operasi pasar atau penyaluran pasokan dari daerah surplus ke daerah yang harganya tinggi.
